Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pesanggem Hutan Blora Keluhkan Program Agroforestri Tebu

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯

 

TEBU: Petani di perkebunan tebu kawasan hutan Blora sedang panen dan mengangkutnya ke dalam bak truk. (LUKMAN HAKIM/RDR.BJN)
TEBU: Petani di perkebunan tebu kawasan hutan Blora sedang panen dan mengangkutnya ke dalam bak truk. (LUKMAN HAKIM/RDR.BJN)

BLORA, Radar Bojonegoro - Program Agroforestri Tebu Mandiri (ATM) di kawasan hutan Blora dirasa merugikan petani hutan (pesanggem). Sebab, rencana lokasi penanaman merupakan lahan yang sudah digarap warga sejak lama. Otomatis memutus mata pencaharian petani.


Advertisement

Koordinator Kelompok Tani Hutan Blora Mulgiyanto mengungkapkan, para petani hutan yang tergabung dalam kelompoknya menolak adanya program ATM dari Perhutani. Sebab, pemilihan lahan dirasa kurang tepat. Secara tidak langsung menghilangkan mata pencaharian pesanggem.

‘’Sangat merugikan petani, karena di lahan itu para petani sudah digarap bertahun-tahun menghidupi keluarganya,” ungkapnya kemarin (4/10).

Mulgiyanto menjelaskan, apabila program ATM ingin menyejahterakan petani seharusnya tidak menggunakan lahan yang sudah digarap. Melainkan menggunakan lahan hutan yang belum digarap petani.

Advertisement

‘’Kalau perhutani ingin menggarap ATM, kenapa kok di lahan petani yang sudah digarap? Kenapa tidak menggunakan lahan yang belum digarap,” ungkapnya.

Pihaknya memaparkan, ada beberapa titik wilayah hutan yang bakal digunakan program ATM. Para petani diajak berunding minggu lalu. Namun, tetap menolak walaupun terdapat ganti rugi. Menurut para petani, yang dibutuhkan pesanggem adalah akses lahan berkelanjutan.

‘’Kalau ganti rugi hanya berapa juta nanti habis, sedangkan kebutuhan petani terus menerus,” ujarnya.

Advertisement

Kelompoknya mengaku, saat ini sedang menginventarisasi luasan lahan dan jumlah petani yang terkena program tersebut. Ia mencontohkan seperti di kawasan hutan Todanan, para petani juga menolak program tersebut. ‘’Kami baru mulai menata, berapa jumlah yang terdampak,” katanya.

Terkait kepemilikan lahan hutan, menurut Mulgiyanto, Perhutani sebagai pengelola di bawah kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK). Di lain sisi, pihaknya saat ini juga sedang mengajukan pengelolaan lahan melalui program kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) melalui perhutanan sosial kepada KLHK. (luk/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pesanggem Tuntut Biaya Lahan Baru, Dinas PU SDA Pastikan Tak Ada Pembebasan Lahan

Pesanggem Tuntut Biaya Lahan Baru, Dinas PU SDA Pastikan Tak Ada Pembebasan Lahan

Para petani hutan atau pesanggem terdampak Bendungan Karangnongko di Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo menuntut kejelasan dan biaya membuka lahan baru dalam audiensi bersama Komisi A dan D DPRD Bojonegoro.

Bulog Bojonegoro Baru Serap 3.948 Ton Jagung Petani

Bulog Bojonegoro Baru Serap 3.948 Ton Jagung Petani

Pemerintah harus melakukan upaya stabilisasi di tengah panen raya. Tidak merugikan petani, baik padi maupun jagung. Di antaranya memaksimalkan kinerja badan urusan logistik (bulog). 

KDKMP di Sejumlah Kabupaten Blora Belum Semua Layani Pupuk

KDKMP di Sejumlah Kabupaten Blora Belum Semua Layani Pupuk

Penyaluran pupuk bersubsidi melalui Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Blora belum berjalan optimal menjelang masa tanam I (MT-1) 2026/2027.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer