
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sebanyak 115 desa di 20 kecamatan masuk dalam peta indikatif kawasan hutan dengan pengelolaan khusus (KHDPK) untuk perhutanan sosial.
Luas areal telah dikunci, hanya blok atau lahan kecil yang masih bisa bergeser luasannya hingga kemarin (2/10).
‘’Per desa sudah ada petanya,” kata Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bojonegoro Widodo Joko Santoso.
Areal KHDPK Jatim kurang lebih seluas 455.707 hektare. Sedangkan, Bojonegoro mencapai 37.631,73 hektare. Penggunana terbesar untuk perhutanan sosial seluas 35.074,07 hektare. ‘’Areal perhutanan sosial tersebar di 115 desa di 20 kecamatan,” jelas Widodo.
Meliputi empat desa di Kecamatan Bubulan, Kedewan, Ngambon, dan Sugihwaras; satu desa di Kecamatan Dander, Kepohbaru, dan Dander; dua desa di Kecamatan Gayam dan Kasiman; serta tujuh desa di Kecamatan Gondang, Kedungadem, dan Temayang.
Dilanjutkan enam desa di Kecamatan Malo, Margomulyo, Padangan, dan Sekar; delapan desa di Kecamatan Purwosari; 11 desa di Kecamatan Ngraho; 13 desa di Kecamatan Ngasem; dan 15 desa di Kecamatan Tambakrejo. ‘’Paling luas arealnya di Kecamatan Tambakrejo. Mencapai 7.392,53 hekatare,” tambahnya.
Disusul Kecamatan Sekar seluas 6.505,59 hektare dan Kecamatan Margomulyo 5.578,84 hektare. Widodo mengklaim, perhutanan sosial tidak merubah fungsi kawasannya. Namun, di dalam penggunannya harus ada tanaman kayu dengan persentase 50 persen.
‘’Perkara ada tidaknya perubahan luasan ke depan kami tidak tahu pasti karena kewenangan ada di kementerian. Yang jelas luasannya sudah dikunci saat ini,” katanya.
Adapun kemungkinan pergeseran luas hanya dari blok-blok atau lahan kecil dengan mempertimbangkan dan memperhatikan pengelolaan berkelanjutan. ‘’Seperti ada setengah hektare di dalam kawasan hutan tidak termasuk KHDPK. Nanti akan dilihat mengganggu tidaknya lahan tersebut. Ini yang mungkin mengalami pergeseran,” bebernya. (yna/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





