
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Areal seluas 37,6 ribu hektare kawasan hutan di Bojonegoro masuk program kawasan hutan dengan pengeolaan khusus (KHDPK). Didominasi untuk kepentingan perhutanan sosial, status pengelolaannya akan dikeluarkan dari perusahaan umum (perum) perhutani.
‘’Seluruh kabupaten di Jatim yang memiliki wilayah hutan dikelola perum perhutani akan dikeluarkan untuk KHDPK. Termasuk Bojonegoro,” kata Kepala Cabang Dinas Kehutanan (CDK) Bojonegoro Widodo Joko Santoso.
Dia melanjutkan, hampir 50 persen lahan kawasan hutan di Jawa, kecuali Yogyakarta akan dikeluarkan hak pengelolaannya dari badan usaha milik negara (BUMN) bidang kehutanan atau perum perhutani. Namun, tetap berstatus kawasan hutan. Luasannya mencapai 1.103.941 hektare se-Jawa.
‘’Peruntukannya dalam KHDPK macam-macam. Terbesar untuk perhutanan sosial,” jelas Widodo.
Rinciannya, meliputi penataan kawasan hutan seluas 102,09 hektare dan penggunaan kawasan hutan 979,1 hektare. Kemudian, rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) 1.476,46 hektare dan perhutanan sosial seluas 35.074,08 hektare.
Adapun perhutanan sosial merupakan sistem pengelolaan hutan oleh masyarakat setempat atau masyarakat hukum adat untuk meningkatkan kesejahteraannya.
‘’Dalam KHDPK juga diatur penggunaan pembangunan di luar bidang kehutanan. Seperti waduk, jalan, hingga program dari proyek strategis nasional (PSN) lainnya. Bahkan, minyak dari hasil pertambangan atau migas termasuk di pengggunaan kawasan hutan,” bebernya.
Namun, lanjut dia, tidak semua pembangunan di luar bidang kehutanan dalam kawasan hutan memiliki izin. Meski secara peraturan tidak diperbolehkan. Sehingga, dia mengklaim, melalui KHDPK semua ditata. Seperti penentuan penataan lahan bisa dijadikan permukiman, fasilitas umum (fasum), hingga fasilitas sosial (fasos).
‘’Misal ada kawasan sudah ditetapkan sebagai hutan lindung. Kondisi saat ini gundul atau kritis. Nanti akan masuk KHDPK dengan skema rehabilitasi hutan,” katanya.
Terpisah, Sekretaris Umum Lembaga Swadaya Masyarakat Pemantau Kinerja Pengguna Anggaran Dan Aset Negara ( LSM PKPAN ) Bojonegoro Alham M. Ubey mengatakan, KHDPK sudah berjalan.
Bahkan, presiden sudah menyerahkan surat keputusan izin pengelolaan perhutanan sosial (PS) kepada tiga kelompok tani hutan (KTH) di Desa Bobol, Kec Sekar, di Jakarta bulan kemarin. ‘’Setahu saya tidak ada penolakan,” ungkapnya.
Menurutnya, proses dalam memfasilitasi akses legalitas perizinan perhutanan sosial, khususnya KHDPK di Bojonegoro berjalan sesuai yang diharapkan. ‘’Saat ini 17 KTH menunggu kedatangan tim validasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK),” ungkapnya.
Aktivis Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (Walhi) Jatim Pradipta Indra Ariono mengatakan, KHDPK merupakan bagian dari program PS sendiri. Menurutnya, meski konsep KHDPK masih cukup eksploitatif tapi setidaknya negara memberi pengakuan terhadap pengelolaan hutan oleh kelompok masyarakat.
‘’Meski cukup eksploitatif, setidaknya negara memberi pengakuan legal formal,” ungkapnya. (yna/dan/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




