
LAMONGAN, Radar Lamongan - Seharusnya trotoar menjadi tempat pejalan kaki. Namun, masih sering dijumpai sejumlah trotoar di pusat Kota Soto beralih fungsi. Pantauan wartawan koran ini di Jalan Kombes Pol M Duryat Lamongan, trotoar digunakan tempat lesehan salah satu rumah makan.
Kepala Satpol PP Lamongan, Jarwito menegaskan, trotoar seharusnya untuk pejalan kaki, yakni dilarang adanya lesehan untuk pelanggang rumah makan. ‘’Kalau diberi oknum PKL, itu tidak boleh,’’ tutur Jarwito kepada Jawa Pos Radar Lamongan, kemarin (1/10).
Dia menjelaskan, peraturan itu sudah masuk dalam Perda Trantibum. Perda tersebut sudah disahkan, tapi masih menunggu persetujuan Gubernur Jatim. Menurut dia, ada sanksi hukum kepada pedagang yang menggunakan trotoar berupa pemanggilan hingga pembinaan.
‘’Dengan pendekatan, jangan berjualan di tempat yang dilarang. Kita pendekatan humanis, belum sampai sanksi hukum,’’ ujar Jarwito.
Ketua Komisi A DPRD Lamongan, Hamzah Fansyuri mengatakan, sebenarnya sudah ada Perda Trantibum. Selain itu, Pemkab Lamongan sudah menyediakan lokasi di Pusat PKL Andansari.
‘’Hal itu sudah diatur, tinggal penertiban oleh Satpol PP, apakah bisa optimal atau tidak,’’ ucap politisi F-PAN tersebut.
Nantinya, dia berharap PKL di pinggir jalan harus disentralkan di pusat PKL. Sehingga, tidak mengganggu pengguna jalan di trotoar. Namun, menurut dia, harus dilakukan pendekatan kepada pedagang agar tidak terjadi gejolak. ‘’Intinya dikomunikasi, bagaimana caranya terjadi titik temu,’’ terangnya. (sip/ind)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





