Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Perbup Pesantren Blora Dikebut, Hanya Fokus Satu Program

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
PONPES: Santri-santri Pondok Pesantren Khozinatul Ulum di Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora hendak melakukan rutinitas mengaji kitab kuning. (LUKMAN HAKIM/RDR.BJN)
PONPES: Santri-santri Pondok Pesantren Khozinatul Ulum di Kelurahan Mlangsen, Kecamatan Blora hendak melakukan rutinitas mengaji kitab kuning. (LUKMAN HAKIM/RDR.BJN)

 


Advertisement

BLORA, Radar Bojonegoro - Peraturan bupati (perbup) tentang pengembangan pendidikan pesantren dikebut dan ditarget selesai sebelum hari jadi Kabupaten Blora pada 11 Desember. Saat ini, pemkab sedang studi tiru kabupaten lain. Namun, tahun ini bakal difokuskan pada pengembangan para hafiz.

‘’Memang rencananya banyak yang masuk dalam perbup. Yang kami upayakan dulu program satu desa satu hafiz, mau kami programkan di 2024. Perbupnya baru digodok,”  ujar Kepala Bagian (Kabag) Kesejahteraan Rakyat (Kesra) Sekretariat Daerah Kabupaten Blora Mohamad Toha Mustofa pada Rabu lalu (27/9).

Toha menjelaskan, program pengembangan para hafiz Alquran termasuk salah satu agenda perbup pengembangan pendidikan pesantren. Hal itu berlandaskan peraturan daerah (perda) tentang fasilitas pengembangan pesantren yang disahkan sekitar akhir tahun lalu.

Advertisement

Pihaknya mengatakan, perbup saat ini masih dalam proses studi di daerah yang sudah menerapkan seperti Demak dan Kudus. ‘’Rencananya akan disahkan tahun ini, ditargetkan pada saat hari jadi kabupaten, sehingga tahun depan bisa diterapkan,” terangnya.

Kasi PD Pondok Pesantren Kemenag Blora Immawan Eko Fakhrudin mengatakan, program satu desa satu hafiz bisa dikategorikan pengembangan pesantren. Namun, masih butuh dispesifikkan nantinya siapa saja hafiz yang sesuai kriteria mendapatkan bantuan.

‘’Satu desa satu hafiz masih diwacanakan, belum ada titik final, harus ditegaskan yang dibiayai yang sudah hafiz atau masih proses menghafal (Alquran),” katanya.

Advertisement

Immawan mengatakan, walaupun program tersebut bisa dimasukkan dalam segmen pengembangan pesantren. Namun, akan lebih tepat apabila perbup juga memasukkan poin-poin yang tercantum dalam perda, seperti bantuan pembangunan gedung dan insentif bagi pesantren.

‘’Meskipun bisa masuk urusan pondok pesantren. Sebab, pesantren tidak hanya hafiz saja, tapi juga pembangunan berupa gedung, pelatihan, insentif untuk ustaz-ustaznya,” katanya.

Terkait bantuan yang diberikan kepada pondok pesantren dari APBD, Pihaknya mengatakan sudah banyak bantuan dalam bentuk hibah dari pemkab. Selain itu, juga insentif bagi para pengajar madin dan TPQ. (luk/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Produksi Padi Tertinggi: DPRD Ingatkan Pemkab Bojonegoro Lebih Serius

Produksi Padi Tertinggi: DPRD Ingatkan Pemkab Bojonegoro Lebih Serius

PEMKAB jangan terlena dengan sejumlah pencapainnya beberapa waktu terakhir, terutama dalam posisi Bojonegoro menjadi produsen padi terbesar menurut badan pusat statistik (BPS) per November ini.

Desa Klino Tak Cairkan BKKD 2026

Desa Klino Tak Cairkan BKKD 2026

Pemerintah kabupaten (pemkab) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 170 miliar pada program bantuan keuangan khusus desa (BKKD) di tahun ini. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer