
‘’Dari awal kepemimpinan kepala daerah sejak 2018 hingga sekarang serapan APBD selalu minim,” ujar Anggota Komisi A DPRD Bojonegoro Agung Handoyo.
Agung mengatakan, berdasar pembahasan kajian umum anggaran (KUA) prioritas plafon anggaran sementara (PPAS) serapan APBD masih di angka 41 persen.
‘’Menjadi tanda tanya. Apakah karena kurang matangnya perencanaan program atau malah ada unsur kesengajaan agar menjadi silpa (sisa lebih pembiayaan anggaran),” ujar politikus PDIP itu.
Dia mengatakan, silpa bukan pelanggaran. Namun, menjadi koreksi pemerintah pusat. Dikembalikan ke bank dan berbunga. Minimnya serepan itu dinilai Agung rerata OPD takut berinovasi.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto menambahkan, minimnya serapan anggaran disebabkan belanja modal besar seperti gedung masih dalam proses pengerjaan.
Serta, beberapa belanja hibah masih menunggu regulasi turunan belum bisa direalisasi. "Misal dinas sosial (dinsos) dan dinas pendidikan (disdik) butuh peraturan bupati (perbup) namun, perbupnya belum turun jadi anggaran belum bisa terserap di OPD tersebut," katanya terpisah.
Menurut dia, ada juga pos lain tidak bisa direalisasikan terkendala regulasi. Sehingga menjadi silpa. Seperti dana abadi pendidikan dan pengadaan tanah untuk proyek strategis nasional (PSN) Bendungan Karangnogko.
Politikus Golkar tersebut mengatakan, OPD harus ingat dan fokus melaksanakan program dengan pertimbangan aspek waktu dan tahapan.
Sekaligus Pj bupati harus menyikapi strategi dengan sisa waktu agar serapan anggaran maksimal. Jangan sampai gagal bayar seperti beberapa tahun sebelumnya.
‘’Tidak menjadi hal berat bagi Pj karena cuma butuh waktu sebentar untuk menyesuaikan. Kan tidak ikut merencanakan. Tapi, Pj ini kan ahli betul soal anggaran,’’ pungkasnya.
Sementara itu, Pj Bupati Bojonegoro Adriyanto akan melihat lebih detail anggaran masing-masing OPD. ‘’Kami akan pelajari dulu besaran anggaran di setiap OPD,’’ katanya terpisah. (yna/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





