
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Warga yang menempati lahan milik kereta api Indonesia (KAI) di Kelurahan Sumbang, Kecamatan Bojonegoro Kota masih berharap-harap cemas.
Setelah PT KAI melakukan upaya menjaga aset negara yang dikuasakan KAI Daop 8 Surabaya berupa biaya sewa lahan, warga mengadu ke DPRD pada Kamis (21/9) untuk menjadi mediator dengan PT KAI.
Selain berharap PT KAI menurunkan harga sewa lahan yang ditetapkan sekitar Rp 17.500 per meter per tahun, upaya lain ditempuh untuk menurunkan harga tersebut.
Salah satunya dengan diturunkannya nilai jual objek pajak (NJOP) di sekitar rel KA Sumbang. Sebab, NJOP berpengaruhi harga sewa lahan di tanah KAI tersebut.
Koordinator Paguyuban Sekitar Rel KA Sumbang Tonny Ade Irawan mengatakan, upaya menurunkan tarif sewa, bisa dilakukan oleh pemerintah kabupaten (pemkab), yaitu dengan menurunkan nilai jual obyek pajak (NJOP), khususnya tanah milik negara yang dikuasai PT KAI di Kelurahan Sumbang.
Selain itu, warga masih belum bisa tenang, dan khawatir adanya eksekusi. Berdasarkan pengalaman penertiban ruko di Jalan Gajah Mada pada Agustis lalu oleh PT KAI.
‘’Pengalaman yang ruko Gajah Mada, setelah satu bulan nego, dikirimi surat peringatan (sp) 1 sampai dengan 3. Lalu dieksekusi,” bebernya.
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bappeda) Bojonegoro Ibnu Soeyoeti mengatakan, NJOP sendiri didapat dari zona nilai tanah di wilayah sekitaranya. Meski belum ada perubahan, namun nilainya masih bisa disesuaikan.
‘’Jika tidak sama, maka masih bisa disesuaikan,” ungkapnya.
Ibnu menambahkan, penyesuaian NJOP membutuhkan contoh transaksi di kawasan tersebut. Bila nilainya di atas atau di bawah NJOP, disesuaikan dengan nilai tersebut.
‘’Jika ada sampel transaksi yang menunjukkan bahwa nilai pasar tidak sama,” bebernya.
Sebelumnya, Manajer Humas KAI Daop 8 Surabaya Luqman Arif mengatakan, upaya negosiasi harga sewa lahan di Kelurahan Sumbang, masih dalam tahap sosialisasi.
Dirinya memastika masih ada sosialisasi lanjutan. Seperti ruko di Jalan Gajah Mada telah melalui sosialisasi, surat peringatan, hingga mediasi.
‘’Jadi tidak langsung ditertibkan,” pungkasnya. (dan/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




