Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Asosiasi Kepala Desa, Papdesi, dan PPDI Datangi DPRD

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯

KAWAL ANGGARAN: Perwakilan dari AKD, Papdesi, dan PPDI Bojonegoro mendatangi kantor DPRD. Mereka mengawal pembahasan anggaran. (YANA/RDR.BJN)
KAWAL ANGGARAN: Perwakilan dari AKD, Papdesi, dan PPDI Bojonegoro mendatangi kantor DPRD. Mereka mengawal pembahasan anggaran. (YANA/RDR.BJN)
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Asosiasi Kepala Desa (AKD), Perkumpulan Aparatur pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi), dan Persatuan Perangkat Desa Indonesia (PPDI) Bojonegoro menggeruduk gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro kemarin (20/9).


Advertisement

Kedatangannya untuk mengawal pembahasan anggaran yang sedang berlangsung. Serta menyikapi berembusnya rencana kebijakan hibah anggaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro ke Pemkab Lamongan. ‘’Untuk bantuan keuangan ke kabupaten lain kami AKD menolak,” tegas Ketua Bidang Advokasi Hukum AKD Bojonegoro Anam Warsito.

Menurut Anam, urusan mendesak dan penting di Bojonegoro harus diselesaikan terlebih dahulu sebelum membuat kebijakan hibah atau memberi bantuan keuangan ke kabupaten lain.

Seperti angka kemiskinan masih sekitar 12,21 persen atau peringkat 11 di Jatim hingga tingkat pengangguran terbuka (TPT) di angka empat persen dari angkatan kerja.

Advertisement

‘’Belum persoalan buruknya infrastuktur sekolah dasar dan honor guru tidak tetap (GTT) yang sudah memiliki nomor unik pendidik dan tenaga kependidikan (NUPTK). Serta, sudah mengabdi bertahun-tahun,” ujar mantan anggota DPRD itu.

Sehingga AKD ingin menaikkan alokasi dana desa (ADD) dari 12,5 persen menjadi 20 persen. Harapannya agar urusan diabaikan pemkab dapat dieksekusi di tingkat desa. Dia mengklaim, jika ADD tinggi maka, masalah dapat terentaskan. Seperti honor guru dapat ditambah dari anggaran pendapatan dan belanja desa (APBDes).

‘’Namun, berdasar kajian strategis AKD ada kebijakan pemkab akan hibah ke kabupaten lain. Padahal, masalah di Bojonegoro belum selesai,” kata pria menjabat Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo tersebut.

Advertisement

Ketua PPDI Bojonegoro Parno Suwanto menambahkan, tujuan PPDI mendatangi gedung DPRD ingin menyuarakan aspirasi perangkat desa (perades).

Menuntut lima hal meliputi pemerataan bantuan keuangan khusus desa (BKKD), memenuhi anggaran 12,5 persen ADD dan tidak mengaitkan pajak bumi dan bangunan (PBB) perkotaan dan perdesaan (P2) dalam proses pencairan ADD.

Kemudian, memberikan mobil siaga kepada desa belum mendapat, dan meningkatkan anggaran ADD mencapai 20 persen. ‘’Jangan yang dekat yang dapat (BKKD maupun mobil siaga),” ujarnya. (yna/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KULINER MALAM: Suguhkan Angkringan Aroma Khas Arang

KULINER MALAM: Suguhkan Angkringan Aroma Khas Arang

Suasana malam sering kali menjadi waktu yang dinanti bagi para pelajar hingga pekerja untuk mencari makanan sekaligus melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian.

APBD 2027 Disepakati, Pembangunan Berkualitas Jadi Prioritas

APBD 2027 Disepakati, Pembangunan Berkualitas Jadi Prioritas

Arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada 2027 mulai menemukan titik kesepakatan.

Aliansi Masyarakat Geruduk DPRD Bojonegoro, Suarakan Lima Tuntutan

Aliansi Masyarakat Geruduk DPRD Bojonegoro, Suarakan Lima Tuntutan

Puluhan orang menggeruduk halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jumat (13/11/2026). Massa aksi berbaju hitam itu berjalan dari arah selatan, Terminal Rajekwesi sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka tegas menyuarakan pan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer