
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Tidak semua desa mendapat bantuan keuangan khusus desa (BKKD). Disinyalir karena kriteria penerima tidak jelas disebutkan melalui regulasi. ‘’BKKD cacat sejak lahir. Baik dari perencanaan hingga regulasi,” ujar Kepala Desa (Kades) Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem Samudi.
Dia mengatakan, sebanyak 33 desa belum pernah mendapat BKKD sejak 2021 termasuk desanya. Dan, beberapa desa lainnya seperti Desa Ngelo, Kecamatan Margomulyo; Desa Campurejo, Kecamatan Bojonegoro Kota; hingga Desa/Kecamatan Kapas.
‘’Kalau banyak terjadi masalah di BKKD sebenarnya bukan hal mengejutkan,” katanya.
Sebab, lanjut dia, tidak disebutkan kriteria atau standardisasi desa berhak menerima. Menurut dia, desa mendapat BKKD cenderung monoton. ‘’Hanya desa itu-itu saja. Analisisnya ada kemungkinan kepentingan politik tertentu,” klaimnya.
Dia mengatakan, salah satu persoalan BKKD yakni tidak adanya batasan atau regulasi mengatur tim pelaksanan (timlak) kegiatan. Hanya berdasar surat keputusan (SK) kades. Padahal, seharusnya harus ada legalitas seperti sertifikat.
‘’Tidak jelas timlaknya. Kalau SK kades biasa saja istri atau saudara kades menjadi timlak. Berbeda kalau menggunakan layanan pengadaan secara elektronik (LPSE),” jelasnya.
Kades Ngelo, Kecamatan Margomulyo Tri Maryono menambahkan, pihaknya belum pernah mendapat BKKD sejak 2021. Padahal, sudah mengajukan proposal dan tercantum dalam SK. ‘’SK BKKD 2022 ada Desa Ngelo. Tapi cancel atau tidak jadi dan dipanggil dinas lagi katanya diajukan, tapi gagal lagi,” keluhnya.
Namun, dia merasa, sudah ada perkembangan pembangunan di desanya baik melalui pemerintah kabupaten (pemkab) maupun pemerintah pusat.
Sementara itu, Kades Mulyoagung, Kecamatan Bojonegoro Kota Sawiono mengatakan, belum pernah mendapat BKKD karena belum pernah mengajukan proposal. ‘’Kemungkinan tahun ini dapat (BKKD). Melanjutkan pembangunan balai desa dan jalan aspal,” pungkasnya. (yna/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




