
ANAK luar nikah tidak diketahui bapaknya, anak nikah siri, hingga anak hasil pemerkosaan berhak mendapat data administrasi kependudukan (adminduk). Sehingga, jika ada petugas adminduk tidak melayani, maka dapat dilaporkan.
‘’Para petugas dibayar untuk melayani masyarakat. Kalau tidak melayani dilaporkan saja,” tutur Anggota Komisi A Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Agung Handoyo kemarin (29/8).
‘’Jangan sampai ada petugas adminduk terutama aparatur sipil negara (ASN) tidak melayani data adminduk anak di luar nikah,” tambahnya.
Dia mengatakan, sesuai pertaturan menteri dalam negeri (permendagri), bahwa setiap anak Indonesia tanpa melihat latar belakang. Baik anak luar nikah, anak nikah siri, hingga anak korban pemerkosaan tetap berhak mendapat data adminduk.
Hanya, berbeda mekanisme atau persyaratannya. ‘’Berbeda syarat atau mekanisme antara anak sah dan tidak diketahui bapaknya,” jelas Agung. Yakni, apabila anak tidak luar nikah menyertakan surat menikah, kartu keluarga (KK), serta surat keterangan kelahiran.
Sedangkan, anak tanpa bapak menyertakan surat keterangan belum menikah. Dia menyampaikan, harus memperkuat sumber daya manusia (SDM) petugas adminduk. Juga pemahaman terhadap masyarakat.
Bagi petugas ASN, khususnya dari dinas kependudukan dan pencatatan sipil (disdukcapil) harus dilatih dan diberi pengetahuan terkait hak semua anak mendapat data adminduk. Lalu, masyarakat juga perlu mendapatkan sosialisasi.
‘’Anak harus segera mengurus adminduk seperti akta kelahiran. Agar mendapat kepastian status,” ujar politikus PDI Perjuangan tersebut.
Dia mengimbau, masyarakat mengurus data adminduk anak dengan data asli. Meski keterangan di akta kelahiran hanya mencantumkan nama ibu kandung. Guna menghindari adanya polemik kemudian hari seperti harta warisan. Jadi, lanjut dia, tidak perlu memasukkan nama kerabat seperti kakak maupun paman. (yna/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




