
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pemahaman terkait anak di luar nikah berhak dan tetap mendapatkan data administrasi kependudukan (adminduk) butuh sosialisasi masif. Karena sejauh ini belum sepenuhnya diketahui masyarakat luas, bahkan petugas adminduk.
‘’Sebab rerata dari mereka yang ingin mengurus takut akan stigma dan cibiran petugas,’’ ujar Koordinator Aliansi Peduli Perempuan dan Anak (APPA) Bojonegoro Nafidatul Hima.
Dia menuturkan, terlepas dari anak orang tua nikah siri maupun hubungan di luar nikah akibat bapak tidak bertanggung jawab.
Setiap anak tersebut harus tetap berhak mendapatkan data adminduk. Baik akta kelahiran, kartu keluarga (KK), kartu identitas anak (KIA), hingga kartu tanda penduduk (KTP).
‘’Kami mengapresiasi upaya pemerintah dalam mewadahi ini dalam peraturan. Namun, disayangkan petugas belum paham penuh hal ini,” ujar Hima.
Menurut dia, harus dilakukan sosialisasi secara masif melalui radio hingga pengajian umum untuk menyampaikan hak anak di luar nikah maupun nikah siri mendapat data adminduk. Terlebih di wilayah pinggiran.
‘’Kalau perkotaan dan sekitarnya saya rasa mereka lebih paham,” bebernya.
Dia menjelaskan, stigma dan cibiran masyarakat terhadap ibu kepala rumah tangga mengurus data adminduk anak menjadi ketakutan tersendiri. Imbas dari budaya patriarki yang mana sistem sosial menempatkan laki-laki sebagai pemegang kekuasaan atau mendominasi.
‘’Padahal, berdasar data damisda (data mandiri kemiskinan daerah) sekitar 2.000 lebih perempuan menyandang kepala rumah tangga,” jelasnya.
Seharusnya petugas tidak menanyakan perihal yang dianggap privasi dalam pengurusan data adminduk anak. Karena perempuan kepala keluarga biasanya berasal dari janda cerai maupun janda mati.
‘’Terlebih angka perceraian tinggi di Bojonegoro. Sangat disayangkan perempuan tidak diperhitungkan ketika membahas program kemiskinan. Padahal, satu masalah pernikahan memiliki banyak dampak termasuk kemiskinan,” terangnya.
Terpisah, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) Bojonegoro Yayan Rohman menegaskan, semua penduduk berhak memiliki data adminduk baik akta kelahiran, KIA, hingga KTP.
Untuk anak tidak diketahui bapak maupun ibunya akan tetap diberikan akta dengan nama anak itu sendiri tanpa nama bapak ataupun ibu.
‘’Untuk kartu keluarga (KK) biasanya turut di dalam panti asuhan, apabila diasuh di sana,” bebernya.
Sebelumnya, Yayan menyampaikan, blangko KTP elektronik masih tersedia diutamakan bagi penduduk pemula. Yakni, warga usia 17 tahun atau kali pertama merekam.
Bagi penduduk yang telah memiliki data adminduk, namun mengurus karena kehilangan, perubahan status, hingga alamat akan diberikan surat keterangan.
‘’Karena saat ini terbatas, jadi saat ini akan diprioritaskan bagi pemula. Begitu direkam kami beri blangko,” jelas Yayan.
Dia memastikan, akhir September blangko KTP elektronik akan tersedia karena saat ini proses pengadaan.
Sementara itu, pengambilan hanya dapat dilakukan di masing-masing kecamatan. Desa hanya bisa memberi kartu biodata. (yna/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




