Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Anggaran DLH Minim, Komisi D DPRD Minta Dinaikkan

MM

Ilustrasi Anggaran DLH Minim (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi Anggaran DLH Minim (Ainur Ochiem/R.Bjn)


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Pagu anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro dinilai tidak cukup mengatasi masalah lingkungan. Dari kualitas udara hingga persoalan sampah belum terselesaikan.

‘’Ini (masalah lingkungan) terjadi karena terkendala pagu anggaran yang ditetapkan,” jelas Kepala DLH Bojonegoro Dandi Suprayitno.

Dia mengatakan, 50 persen anggaran digunakan gaji pegawai. Tersisa Rp 6 miliar dan Rp 3 miiar di antaranya digunakan untuk operasional kendaraan atau bahan bakar minyak (BBM). ‘’Kami belum bisa berbuat apa-apa,” keluh Dandi.

Advertisement

Adapun masalah lingkungan di antaranya kualitas udara dan sampah. Menurutnya, DLH sedang berusaha mengatasi kualitas udara dan air serta menghidupkan bibit tanaman. Namun, terkait kualitas udara masih terkendala alat. Di mana harga alat paling murah yakni sekitar Rp 2 miliar.

‘’Hanya satu alat saat ini dipasang kementerian lingkungan hidup dan kehutanan (KLHK),” jelasnya.

Dia melanjutkan, terkait permasalahan sampah akan mengoptimalkan tempat pembuangan akhir (TPA) menjadi pusat daur ulang. Sumbangan sampah di Bojonegoro sangat mengkhawatirkan. Di mana sampah masuk TPA mencapai 50 ton per hari.

Advertisement

Padahal, itu belum mengkaver semua desa. Sampah masuk merupakan hasil pembuangan desa atau kelurahan yang bekerja sama dengan TPA. ‘’Jumlah tersebut hanya dari desa yang bekerja sama. Belum keseluruhan wilayah. Sampah ini merupakan masalah turunan,” ujarnya.

Jumlah sampah berkemungkinan mengalami penambahan berdasar data pertumbuhan penduduk. Sehingga pria asal Desa/Kecamatan Kapas tersebut memprediksi sampah akan mengalami kenaikan 0.4 kilogram per hari.

Komisi D Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro mendesak anggaran Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Bojonegoro dinaikkan. ‘’Masalah kesehatan dan lingkungan ini penting,” ujar Wakil Ketua Komisi D DPRD Bojonegoro Bambang Sutriyono.

Dia mengatakan, sesuai tujuan pemerintah pusat untuk menekan angka stunting. Sehingga diperlukan ibu sehat dengan membuat lingkungan bersih. Seperti kualitas udara dan pengelolaan sampah. ‘’Sampah ini akan memengaruhi hidup tidak sehat,” ujar Bambang, sapaan akrabnya. (yna/bgs/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Jalan Rusak Jadi Keluhan Warga, Sukur Siap Kawal hingga Tingkat Provinsi

Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan sejumlah kebutuhan pembangunan yang memerlukan perhatian pemerintah. Salah satu yang menjadi sorotan adalah kondisi jalan rusak di wilayah Desa Sidodadi, Kecamatan Sukosewu. Ruas jalan di sekitar

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

RSUD Temayang Ditarget Beroperasi Awal 2027, Suprapto Serap Aspirasi Warga

Anggota Komisi C DPRD Bojonegoro Fraksi Partai Gerindra, Suprapto, optimistis rumah sakit tersebut mulai beroperasi awal 2027. Hal itu disampaikan saat menggelar reses masa sidang III di Desa Papringan, Kecamatan Temayang, Kamis (19/11).

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Calon Kades dari Luar Desa Harus Kantongi Dukungan 10 Persen

Rapat Pansus Raperda Perubahan atas Perda Nomor 13 Tahun 2015 tentang Kepala Desa kemarin memutuskan beberapa klausul, selain syarat calon kades dari luar desa, juga masa verifikasi berkas cakades ada pengaduan/masukan dari masyarakat

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer