
BLORA, Radar Bojonegoro - Polemik permintaan dokumen seleksi perangkat desa (Perades) Desa Jimbung, Kecamatan Kedungtuban terus bergulir. Setelah mengalami penolakan saat eksekusi berkas kepada kades pada Rabu (9/8) lalu. Eksekusi bakal dimintakan pejabat diatasnya.
"Kami sudah datang ke kepala desa, dengan tujuan meminta beberapa dokumen seleksi perades, namun tidak juga diberikan, padahal sudah sesuai putusan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen publik," ungkapnya Muhammad, salah satu warga Jimbung yang mengajukan permintaan dokumen melalui Keterbukaan Informasi Publik (KIP) beberapa waktu lalu.
Muhammad mengungkapkan, kades dan kuasa hukum beralasan eksekusi berkas harus dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya eksekusi bisa dilakukan oleh siapapun, karena sudah ada putusan PTUN bahwa dokumen yang diminta adalah dokumen publik yang dapat diakses masyarakat.
"Landasan kami sudah jelas. Kami koordinasikan dengan PTUN semarang dan Ombudsman hari ini, nanti rencana akan ada pengeksekusi berkas dengan jabatan yang lebih tinggi dari kades, entah camat atau Bupati," katanya.
Ia mengatakan, berkas seleksi perades tentang MoU dengan pihak ketiga dan SK pengabdian yang diterbitkan dibutuhkan pihaknya. Sebagai bukti bahwa dugaan adanya kecurangan pada seleksi perades nyata adanya.
Sementara itu, Kuasa Hukum Kades Jimbung Nurul Azizah mengungkapkan, pihaknya tidak berwenang untuk memberikan berkas yang diminta pemohon. Jika memang dilakukan eksekusi, PTUN harusnya memberitahukan pihak yang melakukan eksekusi.
"Kami menayakan siapa badan eksekutor yang ditunjuk untuk eksekusi. Kalau tidak jelas kami juga tidak berani memberikannya," terangnya.
Menurutnya, tudingan bahwa tidak memberikan berkas yang diminta dan telah melawan hukum tidak benar. Karena yang bersangkutan masih melakukan upaya hukum. "Kami kan masih melakukan PK (Peninjauan kembali), masih berjalan, kok mau eksekusi," katanya.
Diketahui sebelumnya, bahwa karena beberapa dokumen berkas perades yang diminta Mukhammad tak diberikan Kades Jimbung, pihak Muhammad mengajukan permohonan kepada KIP Jawa tengah. Setelah rekomendasi KIP turun, Kades mengujinya di PTUN, sedangkan hasil PTUN menegaskan rekomendasi KIP bahwa dokumen yang dimaksud adalah dokumen publik. (luk/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




