Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Polemik Seleksi Perangkat Desa di Blora Berlarut

MM

Ilustrasi Polemik Seleksi Perangkat (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi Polemik Seleksi Perangkat (Ainur Ochiem/R.Bjn)


Advertisement

BLORA, Radar Bojonegoro - Polemik permintaan dokumen seleksi perangkat desa (Perades) Desa Jimbung, Kecamatan Kedungtuban terus bergulir. Setelah mengalami penolakan saat eksekusi berkas kepada kades pada Rabu (9/8) lalu. Eksekusi bakal dimintakan pejabat diatasnya.

"Kami sudah datang ke kepala desa, dengan tujuan meminta beberapa dokumen seleksi perades, namun tidak juga diberikan, padahal sudah sesuai putusan bahwa dokumen tersebut merupakan dokumen publik," ungkapnya Muhammad, salah satu warga Jimbung yang mengajukan permintaan dokumen melalui Keterbukaan Informasi Publik (KIP) beberapa waktu lalu.

Muhammad mengungkapkan, kades dan kuasa hukum beralasan eksekusi berkas harus dilakukan oleh Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurutnya eksekusi bisa dilakukan oleh siapapun, karena sudah ada putusan PTUN bahwa dokumen yang diminta adalah dokumen publik yang dapat diakses masyarakat.

Advertisement

"Landasan kami sudah jelas. Kami koordinasikan dengan PTUN semarang dan Ombudsman hari ini, nanti rencana akan ada pengeksekusi berkas dengan jabatan yang lebih tinggi dari kades, entah camat atau Bupati," katanya.

Ia mengatakan, berkas seleksi perades tentang MoU dengan pihak ketiga dan SK pengabdian yang diterbitkan dibutuhkan pihaknya. Sebagai bukti bahwa dugaan adanya kecurangan pada seleksi perades nyata adanya.

Sementara itu, Kuasa Hukum Kades Jimbung Nurul Azizah mengungkapkan, pihaknya tidak berwenang untuk memberikan berkas yang diminta pemohon.  Jika memang dilakukan eksekusi, PTUN harusnya memberitahukan pihak yang melakukan eksekusi.

Advertisement

"Kami menayakan siapa badan eksekutor yang ditunjuk untuk eksekusi. Kalau tidak jelas kami juga tidak berani memberikannya," terangnya.

Menurutnya, tudingan bahwa tidak memberikan berkas yang diminta dan telah melawan hukum tidak benar. Karena yang bersangkutan masih melakukan upaya hukum. "Kami kan masih melakukan PK (Peninjauan kembali), masih berjalan, kok mau eksekusi," katanya.

Diketahui sebelumnya, bahwa karena beberapa dokumen berkas perades yang diminta Mukhammad tak diberikan Kades Jimbung, pihak Muhammad mengajukan permohonan kepada KIP Jawa tengah. Setelah rekomendasi KIP turun, Kades mengujinya di PTUN, sedangkan hasil PTUN menegaskan rekomendasi KIP bahwa dokumen yang dimaksud adalah dokumen publik. (luk/msu)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mahfud MD Sebut Langkah Gibran ke PTUN Tak Ada Gunanya, Putusan MA Tak Bisa Diubah

Mahfud MD Sebut Langkah Gibran ke PTUN Tak Ada Gunanya, Putusan MA Tak Bisa Diubah

Mahfud MD menilai langkah Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka yang menyatakan ingin membuktikan keabsahan dokumen pendidikan melalui Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) tidak akan mengubah putusan Mahkamah Agung (MA).

Dokumen Tercecer Ternyata Dipegang Nany Widjaja

Dokumen Tercecer Ternyata Dipegang Nany Widjaja

Menurut Sajogo, dokumen yang tercecer baru ditemukan setelah ada gugatan di persidangan

Ingin Menikah Lagi? Begini Prosedur dan Syarat Ketat Ajukan Permohonan Izin Poligami

Ingin Menikah Lagi? Begini Prosedur dan Syarat Ketat Ajukan Permohonan Izin Poligami

Berniat poligami atau ingin tahu aturan hukumnya? Hukum di Indonesia menganut asas monogami, namun poligami diizinkan melalui Pengadilan Agama dengan syarat sangat ketat.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer