Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pasar Wisata Sepi, Berikut Tanggapan Komisi B DPRD Bojonegoro

MM

Ilustrasi Pasar wisata (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi Pasar wisata (Ainur Ochiem/R.Bjn)


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Sepinya Pasar Wisata mendapat sorotan dari DPRD Bojonegoro. Pemerintah kabupaten (pemkab) setempat dimnta harus segara menyusun strategi meramaikannya.

‘’Pemkab melalui dinas disdagkop UM harus segara membuat perencanaan meramaikan pasar wisata,” ujar Wakil Ketua Komisi B DPRD Bojonegoro Sigit Kushariyanto.

Dia mengatakan, Pasar Wisata harus memuat konsep direncakan sebelumnya yakni pariwisata. Mendatangkan pengunjung tidak hanya untuk berbelanja, melainkan juga menikmati kuliner dan berwisata bersama anak maupun keluarga.

Advertisement

‘’Namun, nyatanya saat ini kondisi pasar masih sepi. Bukan untuk berwisata sesuai konsepnya,” ujar Sigit.

Dia menuturkan, sesuai ide pedagang agar lebih ramai seharusnya ditambah wahana wisata khusunya di lantai dua. Baik kuliner hingga wahana bermain bagi anak-anak sebagai wisata edukasi.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Lima Puskesmas di Bojonegoro Belum Memiliki Lahan, Pengadaan Tanah Dianggarkan di P-APBD

Lima Puskesmas di Bojonegoro Belum Memiliki Lahan, Pengadaan Tanah Dianggarkan di P-APBD

Sebanyak lima pusat kesehatan masyarakat (puskesmas) berdiri di atas lahan pihak ketiga. Sehingga, Pemkab Bojonegoro merencanakan pengadaan lahan untuk meningkatkan pelayanan.

Jalan Menuju GOR Ngumpakdalem Diperlebar 20 Meter, Pagu Anggarannya Rp 10 Miliar

Jalan Menuju GOR Ngumpakdalem Diperlebar 20 Meter, Pagu Anggarannya Rp 10 Miliar

Jalan menuju Gedung Olah Raga (GOR) Ngumpakdalem, Kecamatan Dander sepanjang 200 meter bakal diperlebar sekitar 20 meter.

Anggaran Belanja Tidak Terduga Dikepras Rp 491,1 M, Dari Rp 536,8 M, Menjadi Rp 40,6 M   

Anggaran Belanja Tidak Terduga Dikepras Rp 491,1 M, Dari Rp 536,8 M, Menjadi Rp 40,6 M  

Pembahasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (P-APBD) 2026, tak banyak perdebatan antara tim anggaran eksekutif dan badan anggaran legislatif.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer