
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro menggelar dua rapat paripurna pada Senin malam (31/7). Rapat telah kuorum, sebanyak 38 dari total 50 anggota DPRD hadir di Gedung Paripurna DPRD. Rapat paripurna digelar usai rapat badan musyawarah (bamus) DPRD Senin siang.
Bupati Bojonegoro Anna Mu’awanah turut hadir rapat paripurna. Juga forkopimda dan jajaran organisasi perangkat daerah (OPD) Pemkab Bojonegoro. Dua rapat paripurna yang digelar yaitu penyampaian pendapat akhir fraksi-fraksi DPRD terhadap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022 dan pengambilan keputusan atas raperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022.
Masing-masing fraksi DPRD menyampaikan pendapat akhir, prinsipnya menerima pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022. Selanjutnya, Juru Bicara (Jubir) Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Sahudi mengatakan, bahwa paripurna ini terakhir terkait pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2022.
‘’Setelah Banggar menyampaikan kesimpulannya, enam fraksi menyampaikan pendapat akhirnya,” tutur Wakil Ketua DPRD itu.
Sahudi menerangkan total realisasi pendapatan daerah pada 2022 melebihi target ditentukan, yakni Rp 5,7 triliun dari target Rp 4,2 triliun. Artinya, capaian pendapatan setara dengan 137,69 persen atau melebihi target.
Sahudi memberi beberapa catatan kepada pemkab. Yakni, memaksimalkan pendapatan unggulan lain selain dana bagi hasil minyak dan gas bumi (DBH migas). Juga, ke depan saling bersinergi melaksanakan pembangunan di Bojonegoro.
‘’Kami juga mengapresiasi perolehan opini wajar tanpa pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut terhadap laporan keuangan termasuk tahun anggaran 2022,” ungkapnya.
Bupati Anna Mu’awanah mengatakan, pertumbuhan ekonomi pada 2022 melebihi target nasional, berdasar fakta dan data. ‘’Jika kita lihat data APBD, asumsi makro pertumbuhan ekonomi Bojonegoro tahun 2022 ternyata melebihi target nasional,” tegasnya.
Menariknya lagi, Bojonegoro berhasil mengungguli angka penurunan kemiskinan secara nasional. Data ini diambil dari setiap desa di Bojonegoro, dan kabupaten ini menjadi satu-satunya daerah di Indonesia menggunakan sistem Damisda mengumpulkan data ekonomi dan sosial.
‘’Selain itu, inflasi di Bojonegoro menjadi terendah secara nasional, menunjukkan stabilitas ekonomi positif di wilayah tersebut,” bebernya.
Ketua DPRD Abdulloh Umar mengatakan, pimpinan DPRD memajukan jadwal rapat bamus pada Senin siang lalu (31/7) sebelumnya dijadwalkan 2 Agustus. ‘’Karena Agustus ini banyak agenda, jadi agar agenda bisa berjalan optimal,” jelasnya. (*)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




