
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Capaian pengunduhan identitas kependudukan digital (IKD) ternyata masih minim. Padahal, sasaran diutamakan aparatur sipil negara (ASN). Belum mengarahkan IKD ke penduduk.
‘’Diutamakan paling awal beralih ke IKD yakni ASN,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bojonegoro Yayan Rohman.
IKD merupakan aplikasi digunakan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga (KK) dalam aplikasi digital melalui smartphone. Berdasar data disdukcapil, hingga saat ini pengunduhan IKD mencapai 14.209 jiwa dari jumlah wajib penduduk memiliki KTP 1.066.001 jiwa. Prioritas peralihan ke IKD yakni ASN sebagai konektivitas berbagai sektor organisasi perangkat daerah (OPD).
Dari 14.209 pengunduhan IKD, didominasi ASN. Namun, belum bisa memberi data jumlah keseluruhan ASN mengunduh. ‘’Saat ini masih tercampur antara ASN dan penduduk umum,” ujarnya.
Pengunduhan IKD, menurut Yayan, sifatnya tidak diwajibkan bagi ASN, tapi berdasar kesadaran. Sebab belum dipergunakan instansi lainnya seperti sektor transportasi dan kesehatan. Dan belum ditemukan sinkronisasi layanan penggunaan IKD di berbagai sektor.
Camat Gayam Palupi Hadi Pratih Dewanti mengatakan, hingga kini di Kecamatan Gayam belum banyak pengunduhan dokumen kependudukan ke IKD. Terkendala scan barkode hanya bisa dilakukan didukcapil melalui SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan).
Camat Sekar Alit Saksama Purnayoga mengatakan, rerata capaian IKD di wilayahnya setiap bulan 20 pemohon. Data per Februari hingga Juni yakni 91 pendaftar IKD. (yna/rij)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




