Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sasaran ASN, Capaian IKD Masih Rendah

KM

 

Ilustrasi IKD Rendah (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
Ilustrasi IKD Rendah (Ainur Ochiem/RDR.BJN)


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Capaian pengunduhan identitas kependudukan digital (IKD) ternyata masih minim. Padahal, sasaran diutamakan aparatur sipil negara (ASN). Belum mengarahkan IKD ke penduduk.

‘’Diutamakan paling awal beralih ke IKD yakni ASN,” jelas Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil) Bojonegoro Yayan Rohman.

IKD merupakan aplikasi digunakan dokumen kependudukan seperti kartu tanda penduduk elektronik (e-KTP) dan kartu keluarga (KK) dalam  aplikasi digital melalui smartphone. Berdasar data disdukcapil, hingga saat ini pengunduhan IKD mencapai 14.209 jiwa dari jumlah wajib penduduk memiliki KTP 1.066.001 jiwa. Prioritas peralihan ke IKD yakni ASN sebagai konektivitas berbagai sektor organisasi perangkat daerah (OPD).

Advertisement

Dari 14.209 pengunduhan IKD, didominasi ASN. Namun, belum bisa memberi data jumlah keseluruhan ASN mengunduh. ‘’Saat ini masih tercampur antara ASN dan penduduk umum,” ujarnya.

Pengunduhan IKD, menurut Yayan, sifatnya tidak diwajibkan bagi ASN, tapi berdasar kesadaran. Sebab belum dipergunakan instansi lainnya seperti sektor transportasi dan kesehatan. Dan belum ditemukan sinkronisasi layanan penggunaan IKD di berbagai sektor.

Camat Gayam Palupi Hadi Pratih Dewanti mengatakan, hingga kini di Kecamatan Gayam belum banyak pengunduhan dokumen kependudukan ke IKD. Terkendala scan barkode hanya bisa dilakukan didukcapil melalui SIAK (sistem informasi administrasi kependudukan).

Advertisement

Camat Sekar Alit Saksama Purnayoga mengatakan, rerata capaian IKD di wilayahnya setiap bulan 20 pemohon. Data per Februari hingga Juni yakni 91 pendaftar IKD. (yna/rij)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Delapan Honorer di Bojonegoro Belum Diangkat ASN

Delapan Honorer di Bojonegoro Belum Diangkat ASN

Status delapan guru honorer di Bojonegoro masih belum menemui kepastian. Mereka belum berstatus aparatur sipil negara (ASN), baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

61 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Blora Bakal Beralih Status, 55 Guru dan Enam Tenaga Teknis

61 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Blora Bakal Beralih Status, 55 Guru dan Enam Tenaga Teknis

Kabar gembira datang kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkab Blora. 

Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka November 2026, PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu!

Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka November 2026, PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu!

Siap-siap! Pendaftaran CPNS 2026 resmi dibuka November ini. Cek jadwal seleksi, syarat usia khusus jalur PNS, hingga kepastian nasib pengangkatan PPPK Paruh Waktu di sini!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer