
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Minat dan kepercayaan lulusan SMP dan MTs di wilayah pinggiran untuk melanjutkan pendidikan di sekolah kota lebih besar. Bahkan lebih memilih bersekolah di lembaga pendididikan swasta di kota dibandingkan SMAN di wilayahnya.
Sosialisasi dan edukasi kurang maksimal dari SMAN di wilayah pinggiran terkait prestasi dan kualitas pembelajaran. Sehingga masyarakat belum percaya untuk menyekolahkan anaknya di SMAN pinggiran tersebut.
Kasi SMA Pendidikan Khusus dan Pendidikan Layanan Khusus (PK PLK) Cabang Dinas Pendidikan (Cabdisdik) Jawa Timur Wilayah Bojonegoro-Tuban Maskun SMAN dan SMKN di pinggiran atau luar kota sudah mempunyai kualitas yang baik. Namun masyarakat kadang kurang pemahaman dan cenderung belum percaya.
Menurut Maskun, sekolah negeri di wilayah pinggiran kurang melakukan sosialisasi. Padahal secara prestasi sudah banyak muncul. Baik meraih prestasi akademik maupun nonakademik.
Terkait jalur zonasi untuk pemerataan pendidikan, Maskun mengaku sistem dan tahapan PPDB sudah sesuai. Termasuk jalur zonasi untuk pemerataan siswa dan kualitas pendidikan. Namun minat lulusan maupun orang tua masih banyak yang ingin masuk atau bersekolah di kota.
Masih beranggapan sekolah di kota lebih baik,” terangnya.
Ketua Dewan Pendidikan Bojonegoro Ridlwan Hambali mengatakan tidak terpenuhinya pagu SMAN di wilayah pinggiran menjadi dampak negatif dari adanya zonasi. Terlebih masyarakat kategori mampu masuk dalam zonasi pinggiran atau desa. Tentu tidak berminat bersekolah di SMAN di dekat rumah.
Dampak positif zonasi masyarakat tidak mampu tetap bisa bersekolah karena masuk dalam zonasi,” ungkapnya.
Masyarakat yang mampu lebih memilih sekolah favorit di kota walau swasta. Terlebih merasa tidak ada masalah dengan biaya dan ingin memberikan pendidikan terbaik untuk anaknya.
Ketika dibatasi zona, lebih memilih sekolah swasta di kota walau biaya lebih mahal. Terpenting mendapat pelayanan dan mutu pendidikan dinilai lebih baik,” ujarnya.
Ridlwan menjelaskan pemikiran dan penilaian masyarakat terkait guru dan sarana prasarana sekolah di pingiran dan kota masih berbeda.
Masyarakat bebas memilih sekolah, baik negeri maupun swasta,” terangnya.
Menurut Ridlwan perlu ada evaluasi dari dinas pendidikan dan dewan pendidikan terkait dampak negatif zonasi. Yaitu sekolah yang minim siswa. Sehingga harus dicarikan solusi terbaik. Seperti kesetaraan standar mutu pendidikan sekolah pinggiran dan kota.
Perlu ada asesmen untuk mengukur mutu pendidikan. Bahkan mutu pendidikan di wilayah pinggiran dan kota tidak berbeda,” ungkapnya. (irv/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




