
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Komisi C DPRD menilai dana bantuan pangan nontunai daerah (BPNTD) setiap bulan Rp 200 ribu dinilai terlalu kecil. Bahkan, dianggap masih minim dibanding dengan APBD Bojonegoro.
Jumlah total penerima 3.935 KPM. Senin (26/6) mulai pencairan di 11 kecamatan dengan 1.203 KPM. ‘’Nominal tersebut terlalu kecil bagi masyarakat miskin. Tidak sampai mencukupi kebutuhan sebulan, seminggu saja belum tentu cukup,” ujar dia.
Mengingat besarnya APBD dan sisa lebih pembiayaan anggaran (silpa), Afan mengatakan, seharusnya nominal penerimaan bansos dari daerah tersebut dapat ditambah. Tidak menjadikan nominal nasional sebagai acuan.
Tetapi, menjadikan isu pemberdayaan ekonomi masyarakat miskin menjadi kebijakan prioritas. ‘’Tidak bisa disamakan dengan besaran dana bansos pemerintah pusat. Seharusnya lebih besar dua hingga tiga kali lipatnya,” ujarnya. (yna/rij)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




