Berikut Reaksi Keras Komisi C DPRD Bojonegoro Usai Pencairan BPNTD Dirapel

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Bantuan pangan nontunai daerah (BPNTD) mulai dicairkan Senin (26/6). Ada 11 kecamatan mencairkan bantuan sosial dari APBD Bojonegoro. Hanya, Komisi C DPRD Bojonegoro meminta pencairan tepat waktu. Pencairan sebulan sekali agar tidak disalahgunakan membeli barang konsumtif.
Saat ini, pencairan molor hingga dirapel satu semester atau enam bulan. Setiap penerima atau keluarga penerima manfaat (KPM) mendapatkan Rp 200 ribu per bulan. Pencairan dirapel satu semester ini memastikan setiap KPM mendapat Rp 1,2 juta.
‘’Antisipasi ini bisa dilakukan dengan pencairan setiap bulan. Tidak seperti pencairan saat ini, dilakukan rapel enam bulan. Prinsipnya bantuan ini ditujukan keluarga miskin untuk memenuhi kebutuhan pangan atau logistik sehari-hari,” kata Ketua Komisi C DPRD Bojonegoro Mochlasin Afan kemarin (26/6).
Menurut dia, dirapelnya pencairan bansos ini dianggap rentan timbulnya budaya konsumtif KPM. Karena menerima dana cukup besar dan menggiurkan penerima membeli barang selain kebutuhan pokok.
Dia berharap, dana bansos bersumber APBD Bojonegoro tersebut dibelanjakan kebutuhan pokok berisfat urgen atau penting mendesak. Seperti beras, minyak, hingga daging guna memenuhi kebutuhan protein. Tidak digunakan untuk membeli rokok, pulsa, atau paket data.
‘’Karena bentuk bansos saat ini berbeda dari sebelumnya. Kalau dulu langsung berupa bahan pokok seperti beras dan daging. Saat ini tidak. Melainkan bentuk dana (uang),” jelasnya.
Sehingga, Affan menyarankan perlu antisipasi penggunaan dana bansos agar tepat sesuai kebutuhan. Sebab, apabila telah mencapai ranah teknis paling bawah yakni penerima, instansi terkait tidak dapat melakukan pengawasan peruntukan dana. (yna/rij)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




