RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Wilayah Bojonegoro didominasi lahan pertanian. Namun, ancaman gagal panen karena banjir maupun kekeringan kerap mengantui.
Rencananya, dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP) menarget sebanyak 400 sumur bor di 2026.
Namun, DKPP masih menunggu hasil konsultasi regulasi ke Kejaksaan Negeri (Kejari) Bojonegoro.
Kepala DKPP Bojonegoro Zainal Fanani menyampaikan, ada pembangunan sumur bor tahun ini. Namun, dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) ada 92 titik.
Berpotensi ditambah menjadi 400 titik. ‘’Kalau perizinannya mudah, maka akan kami (ajukan, red) P-APBD (perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah) menjadi 400 titik,’’ bebernya kemarin (9/2).
Zainal melanjutkan, rencana menjadi 400 titik di P-APBD itu masih diperjuangkan, melalui regulasi yang berpihak pada petani.
Sedangkan, saat disinggung perihal anggaran per titik, pihaknya masih enggan berkomentar. Juga, terkait perizinan proses pengambilan air bawah tanah. ‘’Masih simpang siur. Kami akan konsultasi ke kejaksaan dulu,’’ katanya.
Eka Nugraha petani asal Desa Clebung, Kecamatan Bubulan mengatakan, ada sumur bor di daerahnya. Namun, untuk air minum.
Sedangkan, perihal rencana pembangunan sumur bor di area pertanian, dia mengaku belum mengetahui. ‘’Karena di Desa Clebung itu tidak ada sumber mata air,’’ katanya.
Menurutnya, kalau sumur bor kemungkinan cukup untuk air minum. ‘’Ada sumber besar itu sudah dibor, tapi buat air minum. Mungkin tahun ini dapat program pipanisasi,’’ kata Kasi Pelayanan Desa Clebung, Kecamatan Bubulan itu. (yna/msu)
Editor : Bhagas Dani Purwoko