BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Pemkab Bojonegoro memasang target penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024 di atas 90 persen.
Meski, di empat bulan pertama tahun ini penyerapan baru sekitar 13,68 persen dari total Rp 8,7 triliun APBD di Bojonegoro.
DPRD Bojonegoro mendesak rutin evaluasi kinerja organisasi perangkat daerah (OPD), khususnya tentang realisasi program kerjanya, agar target di atas 90 persen bisa terpenuhi.
Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto mengatakan, penyerapan APBD tahun ini minimal ditarget lebih dari 90 persen. Untuk percepatan penyerapan APBD tersebut. Para organisasi pemerintah daerah (OPD) di Bojonegoro didorong untuk segera merealisasikan rencana belanja lebih awal agar dapat mencapai target yang telah ditentukan.
‘’Saya akan terus dorong OPD untuk segera merealisasikan rencana belanja lebih awal,’’ tuturnya.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Bojonegoro Lasuri mengatakan, penyerapan APBD yang saat ini 13,68 persen ini baru belanja pegawai dan belanja rutin yang dilakukan.
Sedangkan, untuk belanja barang dan jasa belum maksimal. Sehingga, target penyerapan di atas 90 persen bisa saja tercapai.
‘’Kami belum melihat yang dilakukan masing-masing OPD ke unit layanan pengadaan (ULP),’’ ujarnya.
Dia melanjutkan, kalau saat ini memasang target di atas 90 persen, jangan sampai pada 2025 nanti memasang angka defisit. Karena penutupan defisit ada perencanaan akan ditutup dari sisa lebih perhitungan anggaran (silpa).
Jangan sampai kontra produktif, di satu sisi memasang target serapan di atas 90 persen. Tapi, di sisi lain APBD 2025 dipasang pada angka tinggi untuk silpanya.
Jika targetnya di atas 90 persen, defisit yang akan ditutup silpa pada 2025 tentunya kecil. Namun, jangan juga memasang defisit besar. Ataupun silpa dipasang besar.
‘’Sesungguhnya, penargetan di atas 90 persen itu tidak optimis, tapi pesimis,’’ tambah anggota Komisi B DPRD Bojonegoro itu.
Menurut Ketua DPD PAN Bojonegoro itu, Pj Bupati harus melakukan langkah konkrit terkait percepatan penyerapan APBD tahun ini.
Harus ada evaluasi setiap minggu pada masing-masing OPD. Untuk melihat OPD yang melakukan keterlambatan kinerja. Selain itu, harus ada reward dan punishment terkait kinerja OPD di Bojonegoro. Dengan begitu, proses APBD di 2024 akan berjalan dengan cepat.
‘’Saran kami, segera lakukan evaluasi di tiap minggu. OPD harus bergerak cepat untuk melakukan perencanaan dan percepatan kinerjanya,’’ ujarnya. (ewi/msu)
Editor : Hakam Alghivari