Dinamika kontestasi perebutan kursi wakil rakyat setiap lima tahun sekali selalu menarik dibahas. Ragam alasan setiap calon legislatif (caleg) mengajukan diri. Cara dan trik memikat calon pemilih pun bervariasi. Rerata modal uang untuk nyaleg lumayan jor-joran.
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Kontestasi para caleg dituntut memaksimalkan sumber daya untuk memenangkan suara rakyat. Baik pikiran, tenaga, hingga modal. Tidak sedikit, caleg menyebut modalnya mencapai tiga hingga empat kali lebih banyak dibanding Pemilihan Umum (Pemilu) 2019.
’’Terkait biaya (modal nyaleg) relatif. Tapi, perlu diakui cost politik 2024 ini bisa tiga sampai empat kali lipat dibanding Pemilu 2019,” beber Caleg DPRD Bojonegoro Daerah Pemilihan (Dapil) Lima dari Partai Gerindra Wawan Kurniyanto kemarin (11/2).
Dan, lanjut dia, sekitar enam kali lipat lebih banyak dibanding Pemilu 2014. Kemungkinan efek inflasi tiap tahun. Namun, Wawan enggan menyebutkan kisaran besaran modal nyaleg. Karena menurutnya, biaya tidak menjadi persoalan utama.
Melainkan semangat serta modal sosial masyarakat terkait percepatan pembangunan yang menjadi energi dalam kontestasi politiknya mendatang. Adapun alasannya nyaleg ingin mewakili aspirasi rakyat sampai memeratakan percepatan pembangunan.
Terpisah, Caleg Partai Golongan Karya (Golkar) Dapil Tiga Ahmad Supriyanto mengaku, modal usahanya duduk kembali di kursi dewan mendatang menghabiskan biaya relatif sedikit. Sebab, menggunakan cara door to door atau dari rumah ke rumah secara mandiri. ’’Tidak sampai miliaran,” tambahnya.
Caleg Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Dapil Satu Mustakim menambahkan, modal biaya maju ke kursi parlemen sama seperti caleg lainnya. Alokasinya untuk bensin, rokok, kopi, serta camilan. ’’Modalnya doa dan usaha semaksimal mungkin,” katanya.
Caleg Partai Amanat Nasional (PAN) Dapil Tiga Lasuri juga mengungkapkan, dalam Pemilu 2024 mengeluarkan modal sekitar ratusan juta.
Caleg DPRD Jatim Dapil 12 Bojonegoro-Tuban Herny Trias Ambar Sesanti mengatakan, tidak mengalokasikan uang secara khusus untuk kampanye. Terlebih mengusung konsep silaturahmi dan berbagi ilmu keterampilan. Terutama di bidang UMKM.
Sehingga dana yang dibutuhkan hanya untuk transpotasi dan bermedia sosial. Tentu tidak membutuhkan banyak modal. ’’Berkampanye dengan berbagi ilmu pelatihan gratis dengan keliling. Itu sesuai kemampuan yang bisa saya lakukan,” ungkap caleg dari Partai Golkar tersebut
Herny menjelaskan alasan mencalonkan diri sebagai DPRD provinsi berangkat dari keprihatinan dan semangat berkecimpung di dunia UMKM. ’’Saya berjuang mengambil hati rakyat dengan cara apa adanya,” jelasnya.
Herny menambahkan, keterwakilan perempuan di politik dari tahun ke tahun makin menunjukkan tren positif. Perempuan sudah semakin banyak dipercaya oleh masyarakat untuk menjalankan amanah politik.
Baca Juga: Caleg Kampanyekan Cara Mencoblos
Serangan Fajar
Jelang bergulirnya pencoblosan pada 14 Februari, masyarakat secara serentak akan memilih caleg hingga calon presiden. Berkaca ke belakang, isu praktik politik uang (money politic) kerap ditemukan jelang hari H hajatan demokrasi. Khusunya, tim sukses (timses) melakukan serangan fajar untuk mendongkrak suara.
’’Relawan juga ada yang jadi tim sukses caleg, sepertinya malah banyak yang mengharap serangan fajar,” ungkap Ketua Relawan Ganjaris Bojonegoro kemarin. Menurutnya, hal tersebut memang menjadi kenyataan di masyarakat. Meski menurutnya, relawan dan tim sukses memiliki perbedaan.
Selain itu, adanya fenomena pendataan kartu tanda penduduk (KTP), membuat warga semakin berharap adanya uang saku dari kontestan pemilu. ’’Soalnya, semakin masif gerakan pendataan KTP. Bahkan, minta nomor handphone segala. Jadi, warga berharap adanya sangu,” ungkapnya.
Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Jarnas AMIN Bojonegoro Alham M. Ubey mengatakan, pihaknya telah membentuk gugus tugas pengawasan. Tugasnya, mengawasi semua dinamika yang terjadi di lingkungan masyarakat. ’’Juga mengawasi dinamika sosial yang terjadi di sekitar TPS,” ujarnya.
Menurutnya, gugus tugas telah diterjunkan H-2 sampai selesainya penghitungan suara di TPS. Ketika ada permasalahan di dalam TPS yang harus ditangani saksi dalam TPS, relawan pengawas ini juga siap membantunya. ’’Artinya, termasuk siap mengabadikan dengan foto dan video, menviralkan, dan melaporkan ke Panwaslu di desa itu,” jelasnya.
Terpisah, Alumnus Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (Fisipol) Universitas Gadjah Mada (UGM) Danang Wahyuono mengatakan, bahwa relawan dan timses memiliki perbedaan, meski tugasnya hampir sama. Timses dibentuk langsung partai atau peserta pemilu, tidak seperti relawan.
’’Tapi relawan kadang bisa dimaknai lebih militan, bottom-up atau atas inisiatif sendiri tanpa adanya transaksi langsung dengan calon,” jelasnya. Tambahan Serangan Fajar
Wakil ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Bojonegoro Sholikin Jamik menjelaskan, serangan fajar yang dipahami memberi uang untuk pelancar dan pendorong memilih calon tertentu termasuk suap atau rasuah. ’’Apapun bentuknya sogok itu haram dan terlarang, karena pasti akan ada yang dirugikan atau rugi sama-sama,” terangnya. (yna/irv/dan/bgs)
Editor : Hakam Alghivari