DPRD Kabupaten Bojonegoro: Kades Harus Jalankan Program Sesuai Aturan


BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Tercatat sebanyak 15 kursi kepala desa (kades) kosong. Ironisnya, kekosongan didominasi kades terjerat kasus tindak pidana korupsi (tipikor). Rinciannya, tujuh meninggal dunia dan delapan lainnya terjerat pidana.
’’Para kades harus menjalankan program sesuai mekanisme,” tegas Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro Mitro’atin kemarin (12/5). Dia mengatakan, kades merupakan pemimpin dan pelayan masyarakat.
Sedangkan, jika kosong, maka harus segera diisi sesuai aturan dan mekanisme yang ada. Apabila tidak memungkinkan pergantian antarwaktu (PAW), lanjut dia, diisi dengan pelaksana tugas (Plt) maupun penjabat (Pj) kades.
’’Bagaimanapun caranya harus segera diisi,” tandasnya. Politikus Partai Golongan Karya (Golkar) itu pun merespons kekosongan jabatan yang didominasi kasus korupsi. Menurut dia, bukan salah program yang ada.
Sebab, program telah melalui perencanaan dan pembahasan. Namun, salah oknum kades itu sendiri. ’’Karena program itu sudah melalui perencanaan. Ada koordinasi dari pemkab (pemerintah kabupaten) selaku eksekutif dan kami (DPRD) legislatif,” terangnya.
Wakil Ketua Komisi A DPRD Bojonegoro Sudiyono menambahkan, terkait PAW yang membutuhkan adalah masyarakat. Jika pihak pemerintah desa (pemdes) tidak mengajukan, maka tidak dilakukan. ’’Setidaknya ada musdes (musyawarah desa) untuk meminta mengisi kekosongan kades,” jelasnya.
Dikonfirmasi terpisah, Ketua Perkumpulan Aparatur Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Papdesi) Bojonegoro Samudi menuding, kekosongan jabatan delapan kades terjerat kasus korupsi. bukan lagi oknum, tapi ada faktor lain.
’’Analisis saya, awalnya sudah tidak benar. BKKD (bantuan keungan khusus desa) ini kan minim pengawasan. Awal dari kejahatan, karena adanya kesempatan,” ujar Kades Kepohkidul, Kecamatan Kedungadem itu.
Sementara itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bojonegoro mulai menyiapkan empat pelaksana tugas (Plt) guna mengisi kekosongan kursi kades di Kecamatan Padangan. Akibat ditetapkan sebagai tersangka dugaan korupsi BKKD 2021 oleh Polda Jatim. Meski, saat ini, roda pemerintahan telah dijalankan pelaksana harian (Plh). Yakni, sekretaris desa.
’’Saat ini, yang sedang disiapkan yakni, pelaksana tugas (Plt) kades,” ungkap Penjabat (Pj) Bupati Bojonegoro Adriyanto kemarin (12/5). Namun, sesuai aturan, pihaknya masih menunggu proses hukum yang saat ini masih berjalan di pengadilan, pasal apa yang diterapkan dan berapa ancaman hukumannya. ’’Proses selanjutnya, masih menunggu keputusan aparat penegak hukum,” tambahnya.
Sebelumnya, Camat Padangan Ardhian Orianto menyampaikan, bahwa untuk mengisi kekosongan jabatan kades, pemerintahan desa saat ini dijalankan Plh di masing-masing desa yakni Desa Tebon, Dengok, Purworejo, dan Desa Kuncen. Guna memastikan supaya layanan kepada masyarakat tidak terganggu.
Akademisi dan ahli politik Danang Wahyuono mengatakan, bahwa kades bisa berhenti berdasar UU Desa, karena meninggal dunia, permintaan sendiri, atau diberhentikan. Sementara, berdasar pasal 41 dan pasal 42 UU Desa, kades bisa diberhentikan sementara, kalau sudah menjadi terdakwa dengan ancaman hukuman minimal lima tahun.
’’Atau ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi,” imbuh alumni mahasiswa S-2 Administrasi Negara Universitas Gadjah Mada (UGM) tersebut. (yna/dan/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




