Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Intip Ragam Bansos di Bojonegoro Telan Miliaran Rupiah

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
BEDAH RUMAH: Salah satu masyarakat di Kecamatan Temayang mendapat bantuan bedah rumah aladin. Sehingga, tempat tinggalnya kini menjadi lebih layak huni. (DEWI SAFITRI/RDR.BJN)
BEDAH RUMAH: Salah satu masyarakat di Kecamatan Temayang mendapat bantuan bedah rumah aladin. Sehingga, tempat tinggalnya kini menjadi lebih layak huni. (DEWI SAFITRI/RDR.BJN)

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Ribuan masyarakat Bojonegoro mendapat bantuan sosial (bansos). Baik dari pusat ataupun daerah. Beragam jenis bansos telah tersalurkan pada 2023. Seperti, bantuan pangan non tunai (BPNT) daerah bersumber APBD telah tersalurkan sebanyak 5.956 keluarga penerima manfaat (KPM) dari jumlah total 6.314 KPM.


Advertisement

Kemudian, bansos dana bagi hasil cukai hasil tembakau (DBHCHT) sebanyak 10.335 KPM. Dan, 5.797 KPM bantuan langsung tunai (BLT) elnino bersumber dari APBN.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro Murty Asih Fatima mengatakan, bansos BPNT daerah (BPNTD) ini dalam rangka untuk mengurangi beban kebutuhan dasar bagi masyarakat miskin.

Ditujukan untuk masyarakat miskin yang belum terkaver BPNT pusat. ’’Baik BPNTD atau BPNT pusat, semua penerima diusulkan oleh masing-masing desa,” ujarnya.

Advertisement

Berdasar data dari Dinsos Bojonegoro, realisasi BPNTD pada anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) 2023 baru mencapai 91 persen. Dengan rincian, sebanyak 3.955 KPM dengan total anggaran Rp 7,9 miliar di APBD induk 2023. Hanya cair sebanyak 3.597 KPM dengan realisasi anggaran Rp 7,1 miliar.

Sedangkan, pada Perubahan APBD (P-APBD) 2023 terealisasi 100 persen. Tepatnya, dari jumlah total 2.359 KPM BPNTD dengan anggaran Rp 5,6 miliar cair secara keseluruhan. ’’Pencairan BPNTD di APBD induk yang hanya 91 persen disebabkan oleh KPM meninggal dunia atau pindah alamat,” paparnya.

Murty melanjutkan, untuk bansos DBHCHT total penerima di Bojonegoro sebanyak 10.335 KPM. Meliputi, 1.300 KPM dari buruh tani tembakau dan sebanyak 9.035 KPM dari butuh pabrik rokok.

Advertisement

Berbeda dengan bansos lainnya yang rutin diberikan, menurut Murty, ada BLT elnino dari pusat ini hanya diberikan satu kali pada saat musim kemarau. Dengan besaran bantuan Rp 400 ribu kepada setiap penerima. Dengan jumlah total penerima sebanyak 5.797 KPM.

’’Untuk jumlah penerima seluruh bansos di 2024 saat ini masih dalam tahap proses verval data penerima,” bebernya.

Kemudian, sebanyak 8.034 anak yatim, piatu, yatim piatu, dan anak terlantar di Bojonegoro juga mendapat bantuan sosial (bansos) pada 2023. Dengan jumlah anggaran total sebanyak Rp 12 miliar. Namun, dari jumlah total tersebut tidak 100 persen mengalami pencairan. Pencairan bansos anak yatim dan terlantar non panti tercatat hanya mencapai 98 persen.

Tepatnya, hanya sebanyak 7.841 penerima bansos anak yatim dan terlantar non panti yang mengalami pencairan. Dengan jumlah anggaran sekitar Rp 11,7 miliar. ’’Proses verifikasi dan pengusulan pencairan sudah 100 persen. Namun, tidak terealisasi sebanyak 177 anak. Sehingga, terdapat sekitar Rp 265 juta anggaran bansos anak yatim dan terlantar non panti tidak tersalurkan,” terang Murty.

Berdasar Satu Data Bojonegoro tercatat, setelah mengalami penurunan sebanyak 557 anak dari 2021 ke 2022. Jumlah bansos anak yatim dan terlantar non panti mengalami kenaikan cukup tinggi pada 2023. Yakni, sebanyak 1.177 anak.

Tepatnya, terdapat 6.857 anak mendapat bansos pada 2022. ’’Untuk 2024 masih dalam tahap verifikasi dan validasi (verval) data penerima,’’ lanjutnya.

Murty menyampaikan, pemberian bansos ini dalam rangka pemenuhan kebutuhan dasar. Baik bagi anak yatim, piatu, yatim piatu, atau anak terlantar. Tapi, lebih fokus kepada anak yatim atau yatim piatu. ’’Jadi, anak-anak penerima ini mendapat bantuan sebesar Rp 1,5 juta setiap tahun,’’ tuturnya.

Bantuan Aladin Tembus Rp 65,7 M

Kemudian, ada sebanyak 3.289 bantuan atap lantai dinding (aladin). Rinciannya, 296 unit bantuan aladin bersumber APBD 2023 sekitar Rp 5,9 miliar. Dan, sebanyak 2.993 unit bantuan aladin bersumber P-APBD 2023 yakni, sekitar Rp 59,8 miliar. Sehingga, total anggaran bantuan aladin di 2023 sebanyak Rp 65,7 miliar.

Kepala Bidang (Kabid) Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya (DPKPCK) Bojonegoro Nugroho mengatakan, pada 2023 terdapat 296 unit bantuan aladin di APBD induk dan sebanyak 2.993 unit di P APBD 2023. Untuk setiap titik atau satu bangunan aladin dianggarkan sebesar Rp 20 juta.

Berdasar Satu Data Bojonegoro, jumlah bantuan aladin mengalami penurunan sejak dua tahun terakhir.Yakni, pada 2021 terdapat sebanyak 5.415 unit bantuan aladin. Menurun sebanyak 139 unit di 2022. Kemudian, pada 2023 mengalami penurunan cukup drastis dibanding tahun sebelumnya. Yakni, sebanyak 1.990 unit.

Tepatnya, terdapat sebanyak 5.276 unit bantuan aladin di 2022. Kemudian, menurun menjadi 3. 289 unit bantuan aladin di 2023. ’’Rencana akan memberikan sebanyak 721 unit bantuan aladin di 2024 ini,” lanjutnya.

Terpisah, Karjan penerima bantuan aladin asal Kecamatan Dander mengatakan, bantuan aladin yang diterimanya berupa pembangunan rumah layak huni. Dengan atap berupa asbes, dinding setengah bata ringan, dan lantai berupa plester. Kemudian juga jendela dan pintu yang langsung dipasang satu paket dengan bedah rumah. ’’Ini saya tambahi dengan uang sendiri, untuk pondasinya dari batu bata kumbung. Karena dari bantuan yang diberikan tidak ada pondasi, jadi agar lebih kuat saya belikan sendiri,” ujarnya.

Realisasi BLT DD Alami Penurunan

Sementara, realisasi bantuan langsung tunai dana desa (BLT DD) pada 2023 mengalami penurunan dibanding 2022. Alokasinya bisa minimal maupun maksimal besaran pesen dari DD sesuai ketentuan peraturan menteri keungan (PMK) serta hasil validasi dan musyawarah desa (musdes). Harapannya, dapat membantu dan meringankan beban ekonomi masyarakat desa.

Penerimaannya harus tepat sasaran. ’’Besok (hari ini, red) kami menyalurkan BLT DD,” kata Kepala Desa (Kades) Rendeng, Kecamatan Malo Muslih kemarin (21/1). Berdasar data Siap Desa Bojonegoro, realisasi BLT DD 2023 mengalami penurunan dibanding 2022.

Pada tahun lalu, realisasi hanya 91,23 persen. Padahal 2022 lalu realisasi mencapai 99,91 persen. Bahkan, realisasi 2023 lalu lebih sedikit dibanding 2021 yang mencapai 98,71 persen.  Muslih melanjutkan, untuk desanya mencairkan BLT DD satu bulan. Besaran Rp 300 ribu per bulan/penerima. ‘’Penerimanya sebanyak 20 KPM,” jelasnya.

Terpisah, Kades Plesungan, Kecamatan Kapas Moh Choiri menambahkan, telah mencairkan BLT DD pada 19 Januari lalu. Alokasinya sekitar 11 persen dari anggaran DD atau Rp 86,4 juta dari Rp 778,7 juta.

Penyaluran BLT DD Plesungan termasuk lebih awal dibanding desa lainnya. Sebab, bisa mencairkan DD awal tahun. ’’Kami ambil di sekitar 11 persen itu karena penerima sesuai kategori memang segitu,” terangnya. (ewi/yna/irv/bgs)

Advertisement
Editor : Hakam Alghivari
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Alokasi Hibah Instansi Vertikal di Blora Tembus Rp 3,2 Miliar

Alokasi Hibah Instansi Vertikal di Blora Tembus Rp 3,2 Miliar

Pemkab Blora kembali mengalokasikan hibah untuk sejumlah instansi vertikal. Total anggaran yang disiapkan dalam APBD perubahan mencapai Rp 3,2 miliar. 

Opini: Mengurai Paradoks dan Ancaman Ekologis

Opini: Mengurai Paradoks dan Ancaman Ekologis

Pada Selasa, 20 Oktober 2026, Kabupaten Bojonegoro merayakan momentum bersejarah peringatan Hari Jadi ke-349 (HJB) yang ditandai dengan upacara khidmat di Alun-Alun Bojonegoro. Mengusung tema besar “Berdaya Saing dan Bertransformasi”.

Jalan Panjang Bojonegoro Wujudkan Dana Abadi Pendidikan Guna Menangkal Kutukan Sumber Daya Alam

Jalan Panjang Bojonegoro Wujudkan Dana Abadi Pendidikan Guna Menangkal Kutukan Sumber Daya Alam

Produksi SDA dari Blok Cepu pada akhirnya dipastikan akan menyusut dan habis. Ketergantungan daerah yang sangat tinggi pada Dana Bagi Hasil (DBH) Migas menempatkan kondisi fiskal Bojonegoro pada posisi rentan terhadap dinamika eksternal.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer