
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Gugatan Hanafi, salah satu calon legislatif (caleg) DPRD Bojonegoro belum mendapat support dari partainya. Buktinya, DPC Demokrat belum bersikap. Sebaliknya, hanya menyayangkan pencoretan caleg dari partainya dari daftar calon tetap (DCT) DPRD Bojonegoro 2024.
Berbeda dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang melayangkan surat keberatan hingga berencana menggugat KPUK dan Bawaslukab Bojonegoro.
‘’Saya berpikir semua sudah proseson the track(sesuai jalur),’’ ujar Ketua DPC Demokrat Bojonegoro Sukur Priyanto.
Sukur menilai penyelenggara pemilu tersebut memiliki dasar kuat untuk membatalkan pencalonan. KPUK dan bawaslukab setempat melakukan sesuai kapasitas dan kewenangannya. Dan, menilai penyelenggara pemilu tersebut memiliki dasar kuat untuk mencoret caleg dari DCT atau membatalkan pencalonan.
Meski demikian, dia mengatakan, pencoretan caleg sangat merugikan partainya. ‘’Kami menyayangkan hal tersebut. Namun, berkaitan caleg akan menggugat atau sikap DPC seperti apa akan kami konsultasikan kepada DPC dan DPP (dewan pimpinan pusat),’’ terangnya.
Dia berharap, langkah diambil salah satu calegnya yakni Muhammad Hanafi dengan melapor ke Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) bahkan, mempertimbangkan untuk memggugat dapat mengembalikan namanya di DCT. Karena menurut pria asal Desa Sambiroto, Kecamatan Kapas itu, sedikit banyak caleg tersebut memikili kontribusi suara. ‘’Persoalan langkah dilakukan Hanafi ya monggo (silahkan),’’ ucapnya.
Sedangkan, Ketua DPC PPP Bojonegoro Sunaryo Abumain mengatakan, gugatan akan dilakukan sekitar Januari mendatang. Tergugatnya KPUK dan Bawaslukab Bojonegoro. Saat ini masih menyusun klausul gugatan. ‘’Karena sekarang masa cuti (libur),’’ lanjut Mbah Naryo sapaan akrabnya.
Ketua Bawaslukab Bojonegoro Handoko Sosro Hadi Wijoyo mengatakan, terkait perbedaan langkah diambil dalam mencoret empat caleg dengan daerah lain yang membedakan ialah laporan dan tanggapan.
Sehingga, menurut Hans sapaan akrabnya, daerah lain kemungkinan tidak menindaklanjuti. ‘’Terkait penafsiran hukum kami sudah memiliki kordiv (koordinator divisi) yang menangani,’’ katanya terpisah. (yna/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!




