
BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Rekomendasi kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Bojonegoro sudah disetujui Pj Bupati Sabtu (24/11). Kemudian langsung diajukan ke Gubernur Jatim melalui Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Jawa Timur.
Rekomendasi kenaikan UMK 2024 sebesar Rp 2.389.443. Tepatnya naik Rp 109.875 atau 4,82 persen dari UMK 2023.
Namun, rekomendari tersebut mendapat penolakan dari Sarikat Buruh Muslimin Indonesia (Sarbumusi) Bojonegoro yang meminta kenaikan minimal Rp. 341.850.
Sedangkan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bojonegoro meminta naik minimal Rp 125 ribu
Ketua DPC Sarbumusi NU Bojonegoro Amrozi mengatakan, usulan kenaikan UMK sebesar Rp 109.875 dari 2023 lalu dinilai tidak adil.
Terlebih harga kebutuhan pokok saat ini sudah sangat tinggi. Ketika buruh tidak mendapatkan upah yang layak maka daya beli mereka akan rendah. Sehingga berpengaruh pada perekonomian masyarakat di tingkat bawah.
‘’Harga kebutuhan pokok semua sudah naik, beras sudah mencapai Rp 13 ribu,” ungkapnya.
Sekretaris Majelis Alumni IPNU Bojonegoro tersebut menjelaskan tingginya biaya hidup di Bojonegoro antara lain karena pengaruh sebagai daerah penghasil migas dan tingginya APBD. Akibatnya, harga dan sewa hunian tinggi.
Pihaknya meminta UMK 2024 dinaikkan minimal 15 persen atau sebesar Rp 341.850. Sehingga UMK tahun depan minimal sebesar Rp 2.620.850.
Amrozi mempertanyakan mengapa hanya APINDO yang dilibatkan dalam penetapan usulan upah ini. Padahal, banyak asosiasi pengusaha lainnya. Juga buruh tidak hanya ada di pabrik rokok, namun juga di sektor konstruksi.
‘’Upah buruh bangunan atau konstruksi yang dibayar harian hanya seratus ribuan per hari. Atau total 2,4 juta dalam setiap bulan. Mohon dikaji lagi, sebagai daerah dengan APBD tertinggi, masak UMK nomor 19, masih kalah dengan Tuban dan Lamongan,’’ pungkasnya.
Ketua Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Bojonegoro, Anis Yulianti mengatakan, melihat kenaikan upah minimum provinsi (UMP) Jatim sebesar Rp 120 ribu. Sehingga ketika kenaikan UMK di bawah UMP akan terlidas dari kota/kabupaten lain.
‘’Kebutuhan pokok mengalami naik. Seperti minyak dan besar,” jelasnya.
Menurut Anis ketika melihat perusahaan yang memiliki ribuan karyawan. Tentu jika kenaikan terlalu tinggi ada resiko karyawan kehilangan pekerjaan. Namun juga harus melihat kesenjangan hidup yang ada di Bojonegoro.
‘’Kenaikan jangan di bawah UMP, sedangkan kenaikan Rp109.875 masih di bawah UMP,” terangnya.
Kabid Tenaga Kerja dan Transmigrasi Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja (Disperinaker) Bojonegoro Slamet rekomendasi penetapan UMK 2024 Bojonegoro sebesar Rp 2.389.443 naik sebesar Rp109.875 sudah ditanda tangani Pj Bupati.
Slamet menjelaskan, pengajuan ke gubernur juga sudah dilakukan kemarin (24/11). Tentu melalui Disnakertrans Jatim.
‘’Tunggu penetapan dari Gubernur Jatim,” jelasnya. (irv/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





