Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kejari Bojonegoro Dalami Tiga Kasus Korupsi

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
BIDIK TIGA KASUS: Kepala Kejari Bojonegoro Badrut Tamam (tengah) didampingi Kasi Pidsus Aditia Sulaeman (kiri) dan Kasi Intelijen Reza Aditya Wardhana gelar konferensi pers.
BIDIK TIGA KASUS: Kepala Kejari Bojonegoro Badrut Tamam (tengah) didampingi Kasi Pidsus Aditia Sulaeman (kiri) dan Kasi Intelijen Reza Aditya Wardhana gelar konferensi pers.

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bo­jonegoro – Seksi pidana khu­sus (pidsus) Kejaksaan Ne­geri (Kejari) Bojonegoro se­dang selidiki tiga kasus duga­an tindak pidana korupsi (tipikor).

Meliputi du­ga­an penyimpangan pe­nga­daan mobil siaga 2022; pu­puk subsidi; dan APBDes Sugihwaras, Kecamatan Ngra­ho 2021.

Kepala Kejari Bojonegoro Bad­rut Tamam menuturkan, tiga kasus tersebut masih proses pe­nyelidikan. Terkait dugaan pe­nyimpangan pengadaan mo­bil siaga 2022 ada indikasi penganggarannya tidak se­suai prosedur.

Advertisement

’’Pelaksanaannya terindikasi syarat akan rekayasa dan juga adanya pemanfaatan pi­hak-pihak tertentu terkait cash­back pengadaan mobil sia­ga. Padahal sesuai ketentuan, hal tersebut merupakan hak negara dan harusnya di­kembalikan,” ujar BT, sapaan akrabnya.

Berdasar temuan sementara, ada dua jenis mobil siaga anggarannya bersumber bantuan keuangan khusus desa (BKKD). Yakni, mobil Suzuki APV dan Daihatsu Luxio.

’’Data yang kami terima, ni­lai kontrak pengadaan mobil siaga jenis Suzuki APV nilainya Rp 242 juta. Sedangkan, faktur pembeliannya Rp 114 juta. Sementara kontrak pe­ngada­an mobil Daihatsu Luxio senilai Rp 237 juta. Se­dangkan faktur pembelian­nya Rp 167 juta,” bebernya.

Advertisement

Kemudian, dugaan pe­nyim­pa­ngan pupuk subsidi juga ma­sih terus diselidiki. ’’Poktan (kelompok tani), di­nas per­tanian, PPL (penyuluh per­tanian lapangan), dan dis­­tributor pupuk subsidi te­­lah kami periksa,” katanya.

Temuan sementara, ada indi­kasi penyimpangan berupa mark-up pengusulan pu­puk subsidi.
’’Semisal di suatu daerah luas lahan 5.000 ha (hektare). Setelah kami kroscek, ter­nyata permintaan pupuk sub­sidinya untuk 10.000 hektare,” ungkapnya.

Sementara itu, penyelidikan kasus dugaan korupsi APBDes Sugihwarawas, Kecamatan Ngraho 2021 masih bergulir.

’’Saksi-saksi seperti kepala desa, perangkat desa, hingga timlak pun telah kami periksa. Penyelidikan masih berjalan,” ucapnya. (bgs/msu)


Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Mitos Kutukan Pendopo Bojonegoro: Tragedi 5 Bupati yang Korupsi Hingga Ditangkap Kempeitai Jepang

Benarkah ada kutukan mematikan bagi para Bupati Bojonegoro? Mengulik arsip kolonial Belanda, temukan kisah tragis 5 bupati dari penjara, ditangkap Kempeitai Jepang, hingga diculik pemuda.

 Jejak Kisah Tragedi Kelaparan di Bojonegoro Tahun 1939: Ibu Rela Tukar Bayi Demi Sepiring Nasi

Jejak Kisah Tragedi Kelaparan di Bojonegoro Tahun 1939: Ibu Rela Tukar Bayi Demi Sepiring Nasi

Tragedi kelaparan Bojonegoro di era kolonial terkuak! Arsip koran Belanda 1939 ungkap kisah pilu seorang ibu yang menukar bayinya demi sepiring nasi gara-gara kebijakan eksploitatif dan ulah Bupati yang korup. Baca selengkapnya di sini.

Dugaan Korupsi BKKD 2021, 2022, dan 2024, Eks Kades Drokilo Akui Main Judol

Dugaan Korupsi BKKD 2021, 2022, dan 2024, Eks Kades Drokilo Akui Main Judol

Kasus dugaan korupsi menjerat mantan Kepala Desa (Kades) Drokilo, Kecamatan Kedungadem Sutrisno masih bergulir. Ia dituntut pidana penjara selama delapan tahun.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer