Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

1.611 Bansos BPNT di Bojonegoro Tidak Tersalur

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Ilustrasi BPNT (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)
Ilustrasi BPNT (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Sebanyak 1.611 bansos bantuan pangan non tunai (BPNT) di Bojonegoro tidak tersalurkan. Penyebabnya beragam. Mulai penerima yang tidak tepat sasaran, pindah alamat, hingga sudah meninggal dunia.

Kepala Bidang (Kabid) Pemberdayaan Sosial dan Penanganan Fakir Miskin Dinas Sosial (Dinsos) Bojonegoro Murty Asih Fatima menjelaskan, tidak tersalurkannya bansos BPNT bukan hanya karena salah sasaran. Namun, juga disebabkan sejumlah faktor lain. Seperti, keluarga penerima manfaat (KPM) yang meninggal dunia atau pindah alamat.

Baca berita selengkapnya, hanya di koran Jawa Pos Radar Bojonegoro. Dapatkan update berita terlengkap dan aktual seputar Bojonegoro, Lamongan, dan Blora.

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

M. Hestu Widiyastono, Kepala Desa Termuda di Bojonegoro

Baru berusia 31 tahun, M. Hestu Widiyastono mendapatkan tanggung jawab sebagai Kepala Desa (Kades) Wotan, Kecamatan Sumberrejo. Pria kelahiran Desa Tegalkodo, Kecamatan Sukosewu ini menjadi kades termuda di Kabupaten Bojonegoro hasil Pilkad

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Dijatah Rp 15 M, Pilkades Serentak 155 Desa di Bojonegoro

Pemilihan kepala desa (pilkades) serentak di Bojonegoro bakal berlangsung serentak tahun depan, 2027. Desa yang menggelar pilkades gelombang pertama itu, karena surat keputusan (SK) kepala desa hasil pilkades serentak 2019 silam, bakal bera

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer