Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Sempat Ditolak, Hibah Combine Capai Rp 32,2 Miliar

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Ilustrasi hibah combine (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)
Ilustrasi hibah combine (AINUR OCHIEM/RDR.BJN)

 


Advertisement

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Meski sempat menolak, Badan Anggaran (Banggar) DPRD akhirnya menyetujui hibah alat panen padi atau combine di Perubahan (P) APBD 2023. Besarannya mencapai Rp 32,2 miliar. Dana itu nantinya akan dibelikan combine sebanyak 75 unit dan dibagikan untuk 75 desa di 24 kecamatan.  

‘’Akhirnya disepakati demikian,’’ ujar Anggota Banggar DPRD Bojonegoro Ahmad Supriyanto kemarin (8/10).

Dia menuturkan, harga setiap combine dipatok Rp 430 juta. Anggaran yang digunakan untuk pengadaan combine bersumber dari dana transfer umum (DAU), dana bagi hasil (DBH), dan DBH cukai hasil tembakau (CHT).

Advertisement

‘’Dalam rapat banggar dengan TAPD (tim anggaran pemerintah daerah) sempat terjadi pedebatan. Namun, TAPD bersikeras memasang anggaran tersebut,’’ ujarnya.

Sehingga, lanjutnya, disepakati meski mendapat penolakan dari sebagian besar anggota banggar. Sebab, menurut Pri, sapaan akrabnya, keputusan di DPRD diambil secara kolektif kolegial. Yakni musyawarah mencapai mufakat atau pemungutan suara.

‘’Meski disepakati demikian, di akhir keputusan banggar menekankan agar bantuan tersebut digunakan dengan baik. Tidak memberatkan petani maupun disalahgunakan,’’ tutur politikus Golkar tersebut.

Advertisement

Dia berharap, adanya hibah combine dapat meringankan beban ongkos masa panen petani padi.

Terkait sistem penggunaan combine di gabungan kelompok tani (gapoktan) merupakan ranah dinas ketahanan pangan dan pertanian (DKPP).

"Tergantung gapoktan menggunakan sistem sewa atau pinjam. Terkait teknis tersebut ranahnya di eksekutif DKPP," jelasnya.

Sementara itu, Anggota Banggar DPRD Bojonegoro Lasuri menambahkan, combine tersebar di 24 kecamatan. Menyisakan empat kecamatan meliputi Kecamatan Bojonegoro Kota, Gondang, Sekar, dan Margomulyo.

‘’Kajian dilakukan DKPP. Empat kecamatan tidak mendapatkan lantaran seperti Kecamatan Bojonegoro Kota lahan pertaniannya kurang,’’ ujarnya.

Sedangkan, tiga kemacatan lain menyesuaikan lahan atau letak geografisnya.

Dia melanjutkan, hibah 75 unit combine merupakan pilot ptoject untuk menilai pelaksanaan hibah combine itu sendiri. Harapannya sesuai sasaran. Semua petani dapat merasakan tidak hanya terbatas kelompok tani (poktan) tertentu.

‘’Apabila empat kecamatan belum mendapat combine menginginkan bisa diajukan. Masuknya di P-APBD 2024," jelasnya.

Sedangkan, untuk hibah combine di APBD 2024 dia memastikan telah disepakati 10 dari 120 combine diajukan. (yna/zim)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

KULINER MALAM: Suguhkan Angkringan Aroma Khas Arang

KULINER MALAM: Suguhkan Angkringan Aroma Khas Arang

Suasana malam sering kali menjadi waktu yang dinanti bagi para pelajar hingga pekerja untuk mencari makanan sekaligus melepas penat setelah menjalani aktivitas seharian.

APBD 2027 Disepakati, Pembangunan Berkualitas Jadi Prioritas

APBD 2027 Disepakati, Pembangunan Berkualitas Jadi Prioritas

Arah pembangunan Kabupaten Bojonegoro pada 2027 mulai menemukan titik kesepakatan.

Aliansi Masyarakat Geruduk DPRD Bojonegoro, Suarakan Lima Tuntutan

Aliansi Masyarakat Geruduk DPRD Bojonegoro, Suarakan Lima Tuntutan

Puluhan orang menggeruduk halaman gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Bojonegoro, Jumat (13/11/2026). Massa aksi berbaju hitam itu berjalan dari arah selatan, Terminal Rajekwesi sekitar pukul 13.00 WIB. Mereka tegas menyuarakan pan

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer