
Warga yang tergabung dalam Paguyuban Sekitar Rel kereta Api Sumbang itu menyampaikan aspirasi terkait tarif sewa lahan milik PT Kereta Api Indonesia (KAI) yang ditempatinya.
Rombongan diterima Komisi B DPRD Bojonegoro, langsung menyampaikan keresahan terkait besaran sewa lahan KAI. Terlebih, harus membayar selama 5 tahun ke balakang dan ke depan, dengan nilai rerata mencapai Rp 25 juta per kepala keluarga (KK).
‘’Tentu ini sangat berat, karena kalau warga punya uang tentu tidak tinggal di lahan KAI,’’ ungkap Koordinator Paguyuban Sekitar Rel KA Sumbang Tonny Ade Irawan
Menurutnya, sekitar 350 KK yang menempati lahan PT KAI sebagian besar masuk data mandiri kemiskinan daerah (Damisda).
Sementara, sisanya buruh harian, juga pensiunan yang sudah tidak produktif. Selain itu, upaya menurunkan tarif sewa, bisa dilakukan pemerintah kabupaten (pemkab) dengan menurunkan nilai jual obyek pajak (NJOP) khususnya tanah milik negara.
‘’Kami ingin DPRD dan Pemkab memediasi kami dengan PT KAI,’’ kata Tonny.
Anggota Komisi B DPRD Bojonegoro Donny Bayu setiawan mengatakan, akan melakukan mediasi dan meminta PT KAI untuk sementara menangguhkan urusan sewa.
Karena, penetuan tarif ini dilakukan melalui keputusan direksi. Kami bantu warga maksimal, dan pemkab harus ikut turun tangan.
“Dengan catatan bahwa lahan tetap milik PT KAI, dan tujuan warga tetap menyewa, bukan memiliki penuh dengan sertifikat,’’ tuturnya. (dan/msu)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





