Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Komisi A DPRD Blora Dorong KDMP Miliki Arah Bisnis yang Jelas

R
Penulis: Rahul Oscarra Duta❯
BUTUH PERBAIKAN: Potret salah satu KDMP di Kabupaten Blora yang menyediakan bahan kebutuhan pokok. (ACHMAD SYAEROYZI/RDR.BJN)
BUTUH PERBAIKAN: Potret salah satu KDMP di Kabupaten Blora yang menyediakan bahan kebutuhan pokok. (ACHMAD SYAEROYZI/RDR.BJN)

Advertisement

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Komisi A DPRD Blora mengingatkan Koperasi Desa Merah Putih (KDMP) agar segera memiliki arah bisnis yang jelas. Jangan sampai koperasi yang dibentuk untuk menggerakkan ekonomi desa tersebut, justru kesulitan menjalankan operasional karena belum memiliki sumber pendapatan yang pasti.

Ketua Komisi A DPRD Blora Supardi mengatakan, pemerintah daerah bersama pengurus KDMP perlu segera menyusun regulasi yang menjadi dasar pengembangan unit usaha koperasi. Menurutnya, peluang usaha seperti agen maupun pangkalan LPG bersubsidi serta penyaluran pupuk bersubsidi kepada petani, dapat menjadi sektor yang potensial apabila diatur dengan skema yang tepat.

“Jangan sampai berbenturan dengan pelaku usaha yang sudah ada atau justru menimbulkan persoalan baru di lapangan,” ujarnya.

Menurut Supardi, kepastian regulasi akan memudahkan koperasi menyusun rencana usaha sekaligus menghitung potensi pendapatan. Dengan demikian, KDMP tidak hanya berdiri sebagai lembaga baru, tetapi benar-benar mampu menjalankan usaha yang menghasilkan keuntungan.

Selain unit usaha, Komisi A juga meminta pemerintah segera menetapkan skema operasional koperasi, termasuk besaran gaji pegawai. Kepastian tersebut dinilai penting agar tidak muncul persoalan ketika KDMP mulai beroperasi.

Advertisement

“Nominal gaji pegawainya harus segera diputuskan. Jangan sampai nanti muncul kabar yang tidak baik karena koperasi kekurangan modal hanya untuk membayar pegawai,” tegasnya.

Supardi menambahkan, setiap KDMP juga perlu dibekali target usaha yang terukur. Mulai dari target omzet, laba, hingga indikator kinerja lainnya harus ditetapkan sejak awal sebagai tolok ukur keberhasilan koperasi.

“Kalau targetnya ada, evaluasi juga akan lebih mudah dilakukan,” terang pria yang akrab disapa Mbah Pardi itu.

Ia berharap KDMP di Blora tidak hanya menjadi pelaksana program nasional, tetapi mampu tumbuh sebagai koperasi yang sehat dan mandiri. “Tata kelola yang baik, regulasi yang jelas, serta target usaha yang realistis menjadi modal utama agar koperasi benar-benar memberikan manfaat bagi perekonomian masyarakat desa,” jelasnya.

Sebelumnya diberitakan, KDMP Blungun kelabakan terkait modal yang terus menipis, akibat setoran yang tak sesuai barang suplai.

Advertisement
Editor : Farhan Reza Ardiansyah
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Status Manajer Kopdes Berubah Lagi, Bukan Pegawai BUMN? Ini Penjelasan Pemerintah

Status Manajer Kopdes Berubah Lagi, Bukan Pegawai BUMN? Ini Penjelasan Pemerintah

Status manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) kembali menjadi perhatian setelah muncul pernyataan berbeda mengenai status kepegawaian mereka.

KDMP Blungun Kelabakan Barang Habis karena Tak Kunjung Disuplai

KDMP Blungun Kelabakan Barang Habis karena Tak Kunjung Disuplai

Ketua KDMP Desa Blungun, Mashur, mengaku tidak dilibatkan dalam proses pengadaan barang. Ia berharap ke depan distribusi barang dapat dilakukan lebih baik agar operasional koperasi tidak terganggu.

Ketua Asosiasi KDKMP Bojonegoro: Upah dari PT Agrinas Rp 1,9 Juta

Ketua Asosiasi KDKMP Bojonegoro: Upah dari PT Agrinas Rp 1,9 Juta

Berdasarkan informasi yang dikantonginya, hasilnya sekitar 80 persen dari 85 gerai KDKMP yang telah beroperasi tutup pada Jumat (3/7) pagi. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer