Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Soal DBH Migas, Pemkab Blora Lobi Kemenkeu

R
Penulis: Rahul Oscarra Duta❯
Ilustrasi dana bagi hasil (DBH) Migas Bojonegoro.
Ilustrasi dana bagi hasil (DBH) Migas Bojonegoro.

RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Pembahasan dana bagi hasil (DBH) Migas usulan Blora telah menjadi bahasan di Kementerian Keuangan. Karena itu, Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora melakukan audiensi ke Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu).


Advertisement

‘’Pembahasan telah di lakukan sejak lama terkait dengan isu Kabupaten Blora. Sudah ada wacana bagaimana mendefinisikan eksternalitas negative, namun masih sulit untuk dilakukan," ujar Plt BPPKAD Blora Susi Widyorini.

Informasi direktur dana transfes umum (DTU) Kemenkeu, dalam undang-undang di putuskan berdasarkan perbatasan langsung. Lalu, direktur DTU juga menekankan terhadap jaminan data eksternalitas negatif secara keberlanjutan.

 ‘’DTU memberi catatan siapa yang berani menjamin data eksternalitas negatif secara kontinyu dan dapat diberlakukan untuk semua," katanya.

Advertisement

Saat jni Kementrian Keuangan berupaya akan mengakomodir isu dari Kabupaten Blora. ‘’Menurut Kemenkeu perlu dibahas terlebih dahulu dengan dirjen dan menteri keuangan. Nanti akan di sampaikan ke DPRD,’’ terangnya.

Ia juga berharap, hasil pembahasan dapat menemukan titik perbaikan DBH Migas dengan mempertimbangkan usulan dari Pemkab Blora.

‘’Harapannya formulasi pembagian DBH dapat diperbaiki dengan mempertimbangkan Panjang perbatasan,’’ harapnya.

Advertisement

Pemkab Blora melakukan pengajuan ke Bappenas RI. Usulan itu membawa tujuan utama yaitu terhadap DBH Migas yang dibagi tujuh daerah yang berbatasan dengan Kabupaten Bojonegoro.

 ‘’Selama ini didalam undang-undang HKPD itu, tiga persen yang di daerah yang berbatasan daerah penghasil dibagi rata," ujar Kabag Perekonomian Setda Blora, Pujiariyanto.

Lebih lanjut, pihaknya menyebutkan landasan hukum terhadap pengajuan DBH Migas yang sedang diperjuangkan, yaitu PP 37 Tahun 2023. Pada pasal tersebut menyebutkan daerah yang perbatasan langsung dengan penghasil dibagi secara proporsional, berdasarkan eksternalitas negatif.

‘’Kemarin mengajukan ke Bappenas, terhadap tiga eksternalitas negatif. Diantaranya jarak Kabupaten Blora dengan mulut sumur, penurunan air tanah di wilayah perbatasan, terakhir dampak polusi akibat aktifitas industri minyak,’’ jelasnya. (hul/zim)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

DBH Migas Dipangkas, DPRD Blora Minta Alokasi Tahun 2027 Ditambah

DBH Migas Dipangkas, DPRD Blora Minta Alokasi Tahun 2027 Ditambah

DPRD Blora berharap alokasi dana bagi hasil (DBH) minyak dan gas bumi (migas) pada tahun anggaran 2027 kembali ditingkatkan. Harapan itu muncul setelah penerimaan DBH migas tahun ini mengalami pemangkasan cukup besar yan

Ekonomi Global Bergejolak, Kemenkeu Siapkan 3 Mesin Baru untuk Jaga Ekonomi RI

Ekonomi Global Bergejolak, Kemenkeu Siapkan 3 Mesin Baru untuk Jaga Ekonomi RI

Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengatakan APBN tetap menjadi katalis pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat. Anggaran negara diarahkan untuk memenuhi kebutuhan publik sekaligus membiayai program prioritas pembangunan.

Blora Bakal Punya Dua Yonif TP, Randublatung Jadi Markas Baru

Blora Bakal Punya Dua Yonif TP, Randublatung Jadi Markas Baru

Penambahan satuan di wilayah selatan Blora itu dinilai bukan sekadar memperkuat pertahanan wilayah. Arief berharap keberadaan Yonif TP bisa ikut mengawal program ketahanan pangan, sekaligus mendorong pembangunan daerah.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer