
RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM - Penyelesaian Penguasaan Tanah dalam rangka Penataan Kawasan Hutan (PPTPKH) masih tersisa di Blora. Sebab, usulan yang diajukan pada tahap pertama tidak semua disetujui, Pemkab bakal usulkan kembali penataan lahan hutan tersebut pada tahap kedua, saat ini masih proses pengumpulan berkas.
"PPTPKH tahap kedua masih pengumpulan berkas, direncanakan tahun ini. Tapi ini fokus pada penyelesaian tahap satu," ungkap Kepala Bapperida Blora Mahbub Djunaidi.
Mahbub menjelaskan, setelah tahap satu selesai, tahap kedua bakal dilakukan pengajuan ulang. Dikarenakan pengajuan tahap pertama telah dilakukan pada tahun 2022, kemudian tim LHK melakukan verifikasi pada tahun 2024 lalu.
Mahbub menyebutkan Kabupaten Blora sebelumnya mengajukan seluas 500 hektare lahan hutan. Dari total pengajuan, 200 hektar terdiri dari ruas jalan di kawasan hutan negara. “Sisanya merupakan permukiman dan fasilitas umum,” katanya.
Setelah usulan yang telah dikirimkan, lahan yang disetujui dari kementerian LHK hanya 46 hektare. Tindak lanjut yang dilakukan petugas kementerian melakukan verifikasi lapangan, dan setujui 36 hektare.
"Dari 46 yang disetujui Kementerian untuk dilakukan verifikasi, 36 hektare disetujui untuk melanjutkan proses," terang dia. Diketahui, 36 hektare lahan hutan yang telah disetujui itu tersebar di 14 kecamatan yang ada di Kabupaten Blora. Lalu, setelah muncul persetujuan Menteri LHK maka masyarakat dapat mensertifikatkan lahan yang diajukan sebagai hak milik.
Nantinya disertifikatkan melalui program TORA (Tanah Objek Reforma Agararia).
Lebih lanjut, 36 hektare tersebut didominasi oleh perumahan warga dan lahan umum yang nantinya menjadi lahan desa. Untuk jalanan yang menghubungkan ke rumah warga masih belum disetujui. (luk/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





