Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Blora Tegaskan Netralitas ASN di Pilkada 2024

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
HARUS NETRAL: Plt Bupati Blora mengingatkan ASN di lingkup Pemkab Blora agar menjaga netralitas saat pilkada. (RAHUL OSCARRA DUTA/RADAR BOJONEGORO)
HARUS NETRAL: Plt Bupati Blora mengingatkan ASN di lingkup Pemkab Blora agar menjaga netralitas saat pilkada. (RAHUL OSCARRA DUTA/RADAR BOJONEGORO)

BLORA, Radar Bojonegoro - Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora menegaskan netralitas aparatur sipil negara (ASN) pada Pilkada 2024. Netralitas ASN adalah elemem kunci dalam menjaga demokrasi.


Advertisement

‘’Saya ingatkan, larangan terlibat dalam tindakan yang menguntungkan atau merugikan salah satu calon selama kampanye dapat dikenali sanksi sebagaimana telah diatur dalam Putusan Mahkamah Konstitusi (MK) No. 136/PUU-XXII/2024,’’ ujar Plt Bupati Blora Tri Yuli Setyowati.

Mbak Etik, sapaanya, menekankan pentingnya bersikap bijak dalam menggunakan media sosial dan mengimplementasikan nilai-nilai netralitas dalam setiap tindakan. Pelanggaran terhadap netralitas bukan hanya pelanggaran moral, namun juga memiliki konsekuensi hukum yang tegas.

‘’Saya minta kepada seluruh aparatur negara untuk menjunjung tinggi profesionalisme, menjauhkan diri dari politik praktis, dan memastikan pilkada berjalan damai serta adil,’’ tuturnya.

Advertisement

Bawaslu Kabupaten Blora dipastikan menggunakan keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) terbaru dalam penindakan pelanggaran dalam pilkada. Yang termuat dalam putusan perkara nomor 136/PUU-XII/2024.

Koordinator Divisi Penanganan Pelanggaran, Datin Bawaslu Kabupaten Blora Irfan Syaiful Masykur menjelaskan, dalam putusan tersebut MK memasukkan frasa pejabat daerah dan anggota TNI/Polri dalam norma Pasal 188 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota. Yang sebelumnya tidak ada.

Advertisement

Sehingga, lanjutnya, Pasal 188 UU 1/2015 kini selengkapnya menjadi berbunyi Setiap pejabat negara, pejabat daerah, pejabat aparatur sipil negara, anggota TNI/Polri, dan kepala desa atau sebutan lain/lurah yang dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 bulan atau paling lama 6 bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 600.000 atau paling banyak Rp 6.000.000.

Ia menambahkan, putusan MK bersifat final dan mengikat, maka pihaknya dalam setiap penindakan akan mengacu pada hasil putusan itu.

‘’Sebenarnya jauh-jauh hari Bawaslu sudah melakukan upaya. Tanggal 10 september sempat bersurat ke TNI dan/ polri. Terkait imbauan netralitas Polri dan TNI," katanya. (hul/zim)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Delapan Honorer di Bojonegoro Belum Diangkat ASN

Delapan Honorer di Bojonegoro Belum Diangkat ASN

Status delapan guru honorer di Bojonegoro masih belum menemui kepastian. Mereka belum berstatus aparatur sipil negara (ASN), baik sebagai pegawai negeri sipil (PNS) maupun pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK).

61 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Blora Bakal Beralih Status, 55 Guru dan Enam Tenaga Teknis

61 PPPK Paruh Waktu Kabupaten Blora Bakal Beralih Status, 55 Guru dan Enam Tenaga Teknis

Kabar gembira datang kepada pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di lingkungan Pemkab Blora. 

Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka November 2026, PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu!

Pendaftaran CPNS Resmi Dibuka November 2026, PPPK Paruh Waktu Bakal Diangkat Penuh Waktu!

Siap-siap! Pendaftaran CPNS 2026 resmi dibuka November ini. Cek jadwal seleksi, syarat usia khusus jalur PNS, hingga kepastian nasib pengangkatan PPPK Paruh Waktu di sini!

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer