Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Pemkab Blora Tarik Kembali Kartu LC, Ini Alasannya

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Kartu LC ditarik kembali oleh Pemkab Blora
Kartu LC ditarik kembali oleh Pemkab Blora

BLORA, Radar Bojonegoro –Pemkab Blora menarik kartu pengenal pemandu karaoke atau Lady Companion (LC) yang sempat diterbitkan. Sebab, penerbitan kartu itu menuai kontroversi di tengah masyarakat. Pemkab dianggap melegalkan adanya pemandu karaoke dengan adanya kartu itu.


Advertisement

Bupati Blora Arief Rohman mengatakan bahwa kartu itu masih perlu pembahasan secara teknis agar panduannya jelas. Sementara pemkab menarik kartu itu.

‘’Sementara kita tarik, biar nanti secara teknis acuan panduannya yang ngatur pihak penyelenggara tersebut,’’ terangnya kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (10/1).

Arief melanjutkan, pihaknya telah menerima laporan dari Dinporabudpar terkait adanya pro kontra kartu pengenal bagi para pemandu lagu. Sehingga, pemkab tidak perlu mengurus secara teknis soal kartu tersebut. Namun lebih pada legalitas pengusaha kafe karaoke.

Advertisement

‘’Nanti biar tugasnya tidak sampai ke teknis. Fungsinya hanya pembinaan dan pengawasan. Cukup didata dari tempat-tempat hiburan yang legal tersebut LC-nya jumlahnya berapa. Ini kaitannya pembinaan tentang kesehatan, jaminan sosial, dan sebagainya agar bisa tertib,’’ terangnya.

Arief menjelaskan persoalan kartu LC biar pihak pengusaha yang mencetak. Meski kartu-kartu yang dibagikan ditarik, para pengusaha kafe karaoke tetap wajib melaporkan LC yang bekerja di tempat hiburan malam itu.

‘’Untuk kartunya nanti saya sampaikan biar yang ilegal kalau mau lanjut ya harus legal. Ya nanti soal kartunya yang ngasih biar dari pihak penyelenggara yang legal,’’

Advertisement

 Kepala Dinporabudpar Blora Iwan Setiyarso menyampaikan perlunya id card LC sebagai tanda pengenal data diri. Hal ini sesuai dengan Perda No 5 Tahun 2017 berkaitan dengan penyelenggaraan pariwisata.

Pihaknya menilai perlunya para pekerja karaoke memiliki kartu agar mempermudah untuk mendata dan mengidentifikasi. Termasuk menangkal penyebaran penyakit menular seperti narkoba, HIV/AIDS. ‘’LC ini menurut kami wajib memiliki kartu. Cuma kita adaptasi dulu, menyampaikan persyaratannya. Kalau transisi sudah kita anggap cukup nanti akan ada penegakan. Yang tidak punya kartu sementara tidak bisa beraktivitas,’’ jelas Iwan. (hul/zim)

Advertisement
Editor : Hakam Alghivari
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Produksi Padi Tertinggi: DPRD Ingatkan Pemkab Bojonegoro Lebih Serius

Produksi Padi Tertinggi: DPRD Ingatkan Pemkab Bojonegoro Lebih Serius

PEMKAB jangan terlena dengan sejumlah pencapainnya beberapa waktu terakhir, terutama dalam posisi Bojonegoro menjadi produsen padi terbesar menurut badan pusat statistik (BPS) per November ini.

Desa Klino Tak Cairkan BKKD 2026

Desa Klino Tak Cairkan BKKD 2026

Pemerintah kabupaten (pemkab) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 170 miliar pada program bantuan keuangan khusus desa (BKKD) di tahun ini. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer