Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

KPU Blora:Cek Ulang Status Anggota KPPS

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Ilustrasi (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)
Ilustrasi (AINUR OCHIEM/RADAR BOJONEGORO)

BLORA, Radar Bojonegoro - Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora bakal tegur jajaran Panitia Pemungutan Suara (PPS). Juga memerintahkan agar petugas tingkat kecamatan hingga desa sama-sama mengecek ulang status para anggota KPPS.


Advertisement

Mengingat telah mencuat empat anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di wilayah Blora terindikasi merangkap pengurus partai politik (parpol).

’’Saat ini, kecamatan lain kami dorong untuk cek kembali apakah ada lagi (KPPS merangkap anggota parpol). Sejauh ini, belum lagi ada temuan,” jelas Koordinator Divisi (Kordiv) Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, Partisipasi Masyarakat, dan Sumber Daya Manusia (Sosdiklih Parmas SDM) KPU Blora Ahmad Mustakim

Sebab, semula ada dua KPPS di Kecamatan Jepon dilaporkan merangkap pengurus parpol. ’’Setelah kami cek, yang bersangkutan memang masuk di SK kepengurusan salah satu parpol di Blora,” jelasnya. Setelah terbukt, kemudian dua anggota KPPS itu mengundurkan diri usai mendapatkan teguran dari Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Blora.

Advertisement

Dan, juga telah dilakukan penggantian KPPS baru. Sementara, untuk dua KPPS lain di wilayah Kecamatan Sambong yang juga terindikasi merangkap pengurus parpol masih diklarifikasi.Satu dari Desa Ledok berinisial D dan satu lagi dari Desa Brabowan inisial M.

’’Ini terakhir tadi, laporan dari PPK (Panitia Pemilihan Kecamatan), bahwa informasinya dari Desa Brabowan sudah diganti. Satunya masih klarifikasi di Desa Ledok,” katanya.

Mustakim menjelaskan, bahwa sejak awal pihaknya sudah menekankan agar mitigasi dan skrining untuk perekrutan KPPS diperketat. Terutama bagi orang yang sudah masuk sipol. Terlebih jadi pengurus parpol.

Advertisement

’’Jumlah KPPS di Kabupaten Blora itu 20.839 orang. KPU tidak bisa mengecek satu-satu. Kami tekankan agar jajaran bawah seperti PPK dan PPS ini benar skrining ketat. Karena ini berkaitan soal asas prinsip pemilu. Dalam penyelenggaraan, SDM yang terlibat harus netral,” tuturnya.

Atas laporan tersebut, pihaknya akan melakukan pleno membuat teguran kepada PPS teledor. Mengingat proses skrining kurang ketat. Sehingga, bisa kecolongan. (hul/bgs)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Tiga Bulan Kosong, PAW Belum Jelas, KPU Blora Tunggu Usulan Demokrat

Tiga Bulan Kosong, PAW Belum Jelas, KPU Blora Tunggu Usulan Demokrat

Kursi DPRD Blora yang ditinggalkan Supriedi belum juga terisi. Hampir tiga bulan setelah anggota DPRD dari Partai Demokrat itu meninggal dunia, proses pergantian antarwaktu (PAW) belum bergerak karena usulan dari partai belum masuk ke DPRD.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer