
BLORA, Radar Bojonegoro - Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal sebulan lagi. Batas akhirnya 10 Februari 2024. Namun, tak jarang peserta pemilu memasang alat peraga kampanye (APK) tidak sesuai tempat atau regulasi yang telah ditetapkan.
Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Blora Irfan Syaiful Masykur mengatakan, sepanjang masa kampanye hingga Minggu lalu (7/1), pihaknya telah menertibkan ribuan APK melanggar regulasi.
Terhitung, ada 1.639 APK. Padahal, menurutnya hasil rapat koordinasi (rakor) yang telah disepakati sudah jelas untuk menerangkan kawasan mana saja yang telah ditetapkan. ’’Kami sudah sisir di semua kecamatan. Hasilnya, ya 1.639 APK itu. Itu semua melanggar Surat Keputusan (SK) KPU Blora Nomor 339 Tahun 2023,” terangnya, kemarin (8/1).
Ia juga menjelaskan, terdapat lokasi-lokasi yang dilarang untuk dipasangi APK tersebut. ’’Seperti jalan protokol, lalu dekat tempat ibadah, tempat pendidikan. Itu contoh beberapa tempat. Sudah dijelaskan dan dituangkan dalam SK. Jadi, kami copot yang tidak sesuai di dalam SK,” tegasnya.
Adapun penertiban APK dilakukan tim gabungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Satpol PP Kabupaten Blora.
Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Widi Nurintan Ary Kurnianto mengatakan, penertiban APK dilakukan karena melanggar beberapa aturan yang ditentukan. Di antaranya dipasang di jalan protokol dan dekat dengan tempat pendidikan.
’’Meskipun berbayar, kami sudah berkoordinasi dengan Kasatpol PP Blora, Ketua Bawaslu Blora, dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum. Sebab, lokasinya dilarang dan harus steril dari APK,” jelasnya. (hul/bgs)
Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!





