Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Nakal, Tim Gabungan Bawaslu Blora Beredel 1.639 APK

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
PENERTIBAN: Tim gabungan Bawaslu Blora copot salah satu baliho peserta pemilu karena langgar regulasi. Yakni, dipasang turut Jalan RA Kartini yang mana berdasar regulasi jalan
PENERTIBAN: Tim gabungan Bawaslu Blora copot salah satu baliho peserta pemilu karena langgar regulasi. Yakni, dipasang turut Jalan RA Kartini yang mana berdasar regulasi jalan

BLORA, Radar Bojonegoro - Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 tinggal sebulan lagi. Batas akhirnya 10 Februari 2024. Namun, tak jarang peserta pemilu memasang alat peraga kampanye (APK) tidak sesuai tempat atau regulasi yang telah ditetapkan.


Advertisement

Koordinator Divisi (Kordiv) Penanganan Pelanggaran dan Data Informasi Bawaslu Blora Irfan Syaiful Masykur mengatakan, sepanjang masa kampanye hingga Minggu lalu (7/1), pihaknya telah menertibkan ribuan APK melanggar regulasi.

Terhitung, ada 1.639 APK. Padahal, menurutnya hasil rapat koordinasi (rakor) yang telah disepakati sudah jelas untuk menerangkan kawasan mana saja yang telah ditetapkan. ’’Kami sudah sisir di semua kecamatan. Hasilnya, ya 1.639 APK itu. Itu semua melanggar Surat Keputusan (SK) KPU Blora Nomor 339 Tahun 2023,” terangnya, kemarin (8/1).

Ia juga menjelaskan, terdapat lokasi-lokasi yang dilarang untuk dipasangi APK tersebut. ’’Seperti jalan protokol, lalu dekat tempat ibadah, tempat pendidikan. Itu contoh beberapa tempat. Sudah dijelaskan dan dituangkan dalam SK. Jadi, kami copot yang tidak sesuai di dalam SK,” tegasnya.

Advertisement

Adapun penertiban APK dilakukan tim gabungan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Satpol PP Kabupaten Blora.

Terpisah, Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Widi Nurintan Ary Kurnianto mengatakan, penertiban APK dilakukan karena melanggar beberapa aturan yang ditentukan. Di antaranya dipasang di jalan protokol dan dekat dengan tempat pendidikan.

’’Meskipun berbayar, kami sudah berkoordinasi dengan Kasatpol PP Blora, Ketua Bawaslu Blora, dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum. Sebab, lokasinya dilarang dan harus steril dari APK,” jelasnya. (hul/bgs)

Advertisement

 

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bawaslu Blora Imbau Parpol Aktif Perbarui Data Kepemiluan

Bawaslu Blora Imbau Parpol Aktif Perbarui Data Kepemiluan

Bawaslu juga berharap KPU Kabupaten Blora dapat memberikan akses kepada lembaga pengawas pemilu tersebut, dalam proses pemutakhiran data parpol.

Gelar Sosialisasi ke Parpol, KPUK Bojonegoro Sebut Dapil Pemilu 2029 Bisa Berubah

Gelar Sosialisasi ke Parpol, KPUK Bojonegoro Sebut Dapil Pemilu 2029 Bisa Berubah

Karena tidak ada tahapan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro mengisi kegiatan dengan kunjungan kerja dan sosialisasi partai politik (parpol)

Perkuat Literasi Demokrasi, Ketua KPU Bojonegoro Isi Kuliah Praktisi di Unigoro

Perkuat Literasi Demokrasi, Ketua KPU Bojonegoro Isi Kuliah Praktisi di Unigoro

Prodi Hukum Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar kuliah praktisi di modern class fakultas, Rabu (3/6/26). Kuliah praktisi kali ini menghadirkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, Robby Adi Perw

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer