Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Langgar Regulasi, Baliho Capres Caleg Dibredel Selebar Jalan Raya diturunkan Bawaslu

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
PENERTIBAN: Bawaslu bersama Satpol PP menertibkan baliho peserta pemilu yang melanggar aturan di Jalan Raya Ahmad Yani kemarin (4/1).  (RAHUL OSCARRA DUTA/RADAR BLORA)
PENERTIBAN: Bawaslu bersama Satpol PP menertibkan baliho peserta pemilu yang melanggar aturan di Jalan Raya Ahmad Yani kemarin (4/1). (RAHUL OSCARRA DUTA/RADAR BLORA)

BLORA, Radar Bojonegoro - Masa kampanye Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 masih berlangsung. Namun, masih terdapat alat peraga kampanye (APK) tidak taat aturan. Khususnya, di Blora.


Advertisement

Terbukti, dua baliho calon presiden (capres) dan calon wakil presiden (cawapres) selebar jalan raya diturunkan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Blora bersama stakeholder terkait kemarin (4/1).

Selain menertibkan baliho capres dan cawapres, juga menurunkan baliho calon legislatif (caleg) di beberapa titik yang dilarang. Koordinator Divisi (Kordiv) Hukum dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Blora Lulus Mariyonan mengatakan, pihaknya tengah menertibkan APK dengan satpol PP, bagian hukum, serta pihak perizinan.

’’Hari ini, ada empat titik APK yang ditertibkan oleh tim. Ada yang ukuran jumbo besar. Locus lokasinya sudah ditetapkan di SK (surat keputusan). Sesuai dengan peraturan yang kita tertibkan,” jelasnya.

Advertisement

Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Blora Widi Nurintan Ary Kurnianto mengatakan, penertiban APK itu dilakukan karena melanggar beberapa aturan. Di antaranya dipasang di jalan protokol dan dekat dengan tempat pendidikan.

’’Meskipun berbayar, kami sudah berkoordinasi dengan Kasatpol PP, Ketua Bawaslu, dan Kepala Bagian (Kabag) Hukum. Sebab, lokasinya dilarang dan harus steril dari APK,” jelasnya.

Adapun APK di Jalan Protokol Ahmad Yani Blora ini sudah terpasang sejak lama. Namun, penertiban baru dilakukan sekarang, lantaran membutuhkan rapat koordinasi dengan stakeholder terkait. Sementara, proses regulasi yang harus dilalui di antaranya pemberian rekomendasi kepada KPU.

Advertisement

Selanjutnya, KPU memberikan rekomendasi kepada partai politik (parpol) untuk menertibkan secara pribadi. Ia juga mengatakan, penertiban itu tak hanya dilakukan di kecamatan kota saja. Tetapi juga, di empat titik, meliputi Cepu dan Ngawen.

’’Beberapa waktu lalu rekomendasi sudah kami teruskan. Artinya, sampai kemarin tidak ada tindakan dari parpol untuk menertibkan secara pribadi,” ujarnya. (hul/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Mendikdasmen Pastikan Seluruh Guru PPPK Paruh Waktu Auto Diangkat Penuh Waktu di 2027 Tanpa Tes

Mendikdasmen Pastikan Seluruh Guru PPPK Paruh Waktu Auto Diangkat Penuh Waktu di 2027 Tanpa Tes

Kabar gembira bagi pahlawan tanpa tanda jasa di berbagai daerah, termasuk pelosok Jawa Timur! Mendikdasmen resmi pastikan guru PPPK paruh waktu diangkat jadi penuh waktu pada Januari 2027 tanpa tes. Simak fakta dan regulasi lengkapnya

Bawaslu Blora Imbau Parpol Aktif Perbarui Data Kepemiluan

Bawaslu Blora Imbau Parpol Aktif Perbarui Data Kepemiluan

Bawaslu juga berharap KPU Kabupaten Blora dapat memberikan akses kepada lembaga pengawas pemilu tersebut, dalam proses pemutakhiran data parpol.

Gelar Sosialisasi ke Parpol, KPUK Bojonegoro Sebut Dapil Pemilu 2029 Bisa Berubah

Gelar Sosialisasi ke Parpol, KPUK Bojonegoro Sebut Dapil Pemilu 2029 Bisa Berubah

Karena tidak ada tahapan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro mengisi kegiatan dengan kunjungan kerja dan sosialisasi partai politik (parpol)

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer