Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Para Pegawai Negeri Sipil Pemkab Blora Gigit Jari, Gaji PNS Molor

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
BARIS: Sejumlah PNS Pemkab Blora berseragam Korpri duduk berbaris di halaman Taman Makam Pahlawan (TMP) Wira Bhakti turut Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora. (LUKMAN HAKIM/RADAR BLORA)
BARIS: Sejumlah PNS Pemkab Blora berseragam Korpri duduk berbaris di halaman Taman Makam Pahlawan (TMP) Wira Bhakti turut Kelurahan Tempelan, Kecamatan Blora. (LUKMAN HAKIM/RADAR BLORA)

BLORA, Radar Bojonegoro - Para pegawai negeri sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Blora harus gigit jari. Lantaran pembayaran gaji molor. Penyebabnya, sistem aplikasi dari pemerintah pusat belum siap. Anggaran gaji bulanan masih ngendon di kas daerah (kasda).


Advertisement

’’Gaji bulanan yang biasanya cair awal bulan untuk PNS, bulan ini belum cair,” ujar salah satu PNS Dinas Pendidikan (DisdiK) Blora Ainur Rofiq kepada Jawa Pos Radar Bojonegoro kemarin (4/12).

Hal serupa diungkapkan PNS di Blora yang tak ingin disebutkan namanya mengatakan, biasanya menerima gaji tiap tanggal 1. Namun, belum menerima. Berdasar informasi, hal itu disebabkan karena sistem aplikasi belum kelar. ’’Dengar-dengar karena sistemnya dari pusat belum siap,” katanya.

Akibat kemoloran pembayaran gaji itu, dirinya merasa kecewa. Namun, ia tak bisa berbuat apa-apa. Sebab, semua tergantung sistem yang telah dibuat dan disepakati dari pemerintah. Artinya, bukan ia seorang yang mengalami. Juga PNS di pemerintahan daerah lain. ’’Pengin sambat. Tetapi, kan ini sistem. Kendala ini kan juga dialami semua PNS,” tuturnya.

Advertisement

Terpisah, Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan, dan Aset Daerah (BPPKAD) Blora Slamet Pamudji menyebut, pemerintah pusat memang mengeluarkan kebijakan agar pembayaran gaji PNS lewat aplikasi. Yakni, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).

’’Tahun ini diwajibkan pakai aplikasi (SIPD). Sementara, dari pusat aplikasinya belum siap. Jadi, ini dialami seluruh Indonesia. Enggak bisa bayaran sampai sekarang,” jelasnya.

Mumuk, sapaan akrabnya, menjelaskan, sebenarnya anggaran untuk membayar gaji PNS sudah ada dan disiapkan di kasda. Tetapi, lantaran tak boleh lagi melakukan pembayaran melalui e-finance maupun manual, sehingga belum bisa dicairkan.

Advertisement

’’Sebenarnya, ini bukan sistem baru. Tahun kemarin juga sudah persiapan. Cuma sering berganti kebijakan. Biasanya antisipasi pemerintah daerah mem-backup pakai e-finance,” tuturnya.

Tetapi, lanjut dia, berhubung tahun ini tidak boleh lagi ada backup dan harus satu pintu memakai aplikasi SIPD. ’’Sudah enggak boleh ada backup lagi. Cuma ini malah pusat gak siap. Sekarang mulai perencanaan sampai pencairan dana lewat aplikasi SIPD semua," tambahnya. (luk/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Produksi Padi Tertinggi: DPRD Ingatkan Pemkab Bojonegoro Lebih Serius

Produksi Padi Tertinggi: DPRD Ingatkan Pemkab Bojonegoro Lebih Serius

PEMKAB jangan terlena dengan sejumlah pencapainnya beberapa waktu terakhir, terutama dalam posisi Bojonegoro menjadi produsen padi terbesar menurut badan pusat statistik (BPS) per November ini.

Desa Klino Tak Cairkan BKKD 2026

Desa Klino Tak Cairkan BKKD 2026

Pemerintah kabupaten (pemkab) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 170 miliar pada program bantuan keuangan khusus desa (BKKD) di tahun ini. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer