Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Kades Tidak Netral Dalam Pemilu 2024 Terancam Pidana

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)
ILustrasi (Ainur Ochiem/RDR.BJN)

BLORA, Radar Bojonegoro - Tinggal dua bulan lagi, suhu Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 mulai memanas dan dapat dirasakan di berbagai lini. Termasuk di desa. Karena itu, Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Blora memberikan surat imbauan kepada 295 kepala desa (kades) se-Kabupaten Blora agar netral. Jika tidak netral, maka ada sanksi ancaman pidana.


Advertisement

Ketua Bawaslu Blora Andyka Fuad Ibrahim menegaskan, bahwa kades maupun para perangkat desa adalah pihak-pihak yang harus bisa menjaga netralitasnya dalam tahapan kampanye Pemilu 2024. Larangan itu, lanjut dia, tercantum dalam pasal 280 ayat (2) huruf h, i, dan j, serta ayat (3) dan pasal 282 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.

’’Selanjutnya, untuk sanksinya tercantum pada pasal 490, 494, dan 548 UU Pemilu,” tutur Andyka.

Perlu diketahui, pasal 490 menyebutkan kades yang sengaja membuat keputusan menguntungkan atau merugikan salah satu peserta pemilu dalam masa kampanye, dipidana dengan pidana penjara paling lama satu tahun dan denda paling banyak Rp 12 juta.

Advertisement

Koordinator Divisi (Kordiv) Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat (P2H) Bawaslu Blora Muhammad Musta’in menambahkan, bahwa upaya menyurati seluruh kades merupakan pencegahan guna meminima­lisasi terjadinya pelanggaran Pemilu 2024.

Terutama pada tahapan kampanye. Surat imbauan yang dikeluarkan Bawaslu Blora, memuat lara­ngan-larangan tak hanya untuk kades/lurah. Tapi juga perangkat desa,  badan permusyawaratan desa (BPD), serta badan usaha milik desa (BUMD) dalam tahapan kampanye Pemilu 2024.

Selain itu, dalam surat imbauan tersebut juga menuangkan sanksi-sanksi apabila melanggar peraturan yang berlaku. ’’Kami mengimbau agar seluruh kades/lurah, perangkat desa, BPD, dan pengurus BUMD tetap bersikap netral dan tidak terlibat dalam kampanye yang dilaksanakan peserta pemilu tahun 2024,” jelasnya. (hul/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Bawaslu Blora Imbau Parpol Aktif Perbarui Data Kepemiluan

Bawaslu Blora Imbau Parpol Aktif Perbarui Data Kepemiluan

Bawaslu juga berharap KPU Kabupaten Blora dapat memberikan akses kepada lembaga pengawas pemilu tersebut, dalam proses pemutakhiran data parpol.

Gelar Sosialisasi ke Parpol, KPUK Bojonegoro Sebut Dapil Pemilu 2029 Bisa Berubah

Gelar Sosialisasi ke Parpol, KPUK Bojonegoro Sebut Dapil Pemilu 2029 Bisa Berubah

Karena tidak ada tahapan pemilihan umum (Pemilu) dan pemilihan kepala daerah (Pilkada), Komisi Pemilihan Umum Kabupaten (KPUK) Bojonegoro mengisi kegiatan dengan kunjungan kerja dan sosialisasi partai politik (parpol)

Perkuat Literasi Demokrasi, Ketua KPU Bojonegoro Isi Kuliah Praktisi di Unigoro

Perkuat Literasi Demokrasi, Ketua KPU Bojonegoro Isi Kuliah Praktisi di Unigoro

Prodi Hukum Universitas Bojonegoro (Unigoro) menggelar kuliah praktisi di modern class fakultas, Rabu (3/6/26). Kuliah praktisi kali ini menghadirkan Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Bojonegoro, Robby Adi Perw

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer