Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Korban Kasus Mafia Tanah Menang Banding

Hakam Alghivari
Penulis: Hakam Alghivari❯
Ilustrasi Banding (Ainur Ochiem/R.Bjn)
Ilustrasi Banding (Ainur Ochiem/R.Bjn)

 


Advertisement

BLORA, Radar Bojonegoro - Korban mafia tanah menang banding di Pengadilan Tinggi (PT) Semarang. Sebelumnya, korban bernama Sri Budiyono itu banding atas putusan Pengadilan Negeri (PN) Blora Nomor 8/Pdt.G/2023/ PN.Bla yang mana dimenangkan anggota DPRD Blora Abdullah Aminuddin.

Budi menjelaskan, dalam putusan Nomor 397/PDT/2023/PT SMG disebutkan, bahwa majelis hakim menerima permohonan banding dari para pembanding semula tergugat I dan tergugat II tersebut. Kemudian, membatalkan putusan PN Blora Nomor 8/Pdt.G/2023/ PN.Bla tanggal 12 September 2023 yang dimohonkan banding.

Serta mengadili, menolak gugatan penggugat untuk seluruhnya, menghukum terbanding semula penggugat membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp 150 ribu.

Advertisement

Ia juga mengatakan, bahwa pihaknya meyakini dalam proses perubahan nama sertifikat tanah miliknya menjadi milik Abdullah Aminuddin tidak sah di mata hukum. Sehingga, pihaknya yang kalah dalam perkara perdata di PN Blora banding ke PT Semarang.

‘’Setelah saya pelajari, itu jelas prosesnya melanggar pasal 38 UU Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris,” jelasnya.

Terlebih, dalam proses pembuatan akta jual beli (AJB) tanah itu tidak melibatkan pihak-pihak terkait, termasuk dirinya. Selain itu, dalam fakta persidangan di PT Semarang ada saksi yang menguatkan pihaknya. Yakni, dalam AJB tersebut saksi menyebut hanya disodori blangko kosong.

Advertisement

‘’Sehingga, proses tersebut juga tidak sesuai dengan pasal 1457 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer). Dan, pasal 9 UU Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria,” tegasnya.

Perlu diketahui, kasus mafia tanah tersebut bermula saat Sri Budiyono meminjam uang Rp 150 juta pada Abdullah Aminuddin dengan jaminan sertifikat tanah dan bangunan. Dalam prosesnya, saat akan dilakukan pembayaran utang, sertifikat tanah sudah balik nama tanpa sepengetahuan korban. Kini, kasus tersebut sama-sama berjalan di ranah pidana dan perdata. (hul/bgs)

 

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Datangi Langsung Kejari Blora, Cat Lovers Solo Desak JPU Cabut Banding  

Datangi Langsung Kejari Blora, Cat Lovers Solo Desak JPU Cabut Banding  

Perwakilan CLOW Solo, Hening Yulia mengatakan, kedatangannya bertujuan mengantarkan surat keberatan sekaligus permohonan agar JPU mencabut banding yang telah diajukan pada 9 Juni 2026 lalu.

Blora Bakal Punya Dua Yonif TP, Randublatung Jadi Markas Baru

Blora Bakal Punya Dua Yonif TP, Randublatung Jadi Markas Baru

Penambahan satuan di wilayah selatan Blora itu dinilai bukan sekadar memperkuat pertahanan wilayah. Arief berharap keberadaan Yonif TP bisa ikut mengawal program ketahanan pangan, sekaligus mendorong pembangunan daerah.

Setoran PBB-P2 Blora Masih Seret

Setoran PBB-P2 Blora Masih Seret

Setoran pajak bumi dan bangunan perdesaan dan perkotaan () di sejumlah desa masih jauh dari target. Pemkab Blora menyoroti 85 desa yang realisasinya belum menembus 60 persen. Bahkan, ada desa yang baru menyetor 3 persen hingga bulan ini.

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer