Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Warga Wonorejo Minta Kejelasan Pemkab

Y
Penulis: Yuan Edo Ramadhana❯

 

TUNTUT: Sebanyak 150 warga Wonorejo sedang melakukan audiensi dengan pihak pemkab di ruangan Inspektorat kemarin siang (25/9). (LUKMAN HAKIM/RDR.BJN)
TUNTUT: Sebanyak 150 warga Wonorejo sedang melakukan audiensi dengan pihak pemkab di ruangan Inspektorat kemarin siang (25/9). (LUKMAN HAKIM/RDR.BJN)

BLORA, Radar Bojonegoro - Usai terima sertifikat hak guna bangunan (HGB) dari Presiden Jokowi beberapa bulan lalu, warga Wonorejo, Kecamatan Cepu kembali lakukan audiensi. Sebanyak 150 warga datangi kantor Inspektorat, layangkan lima tuntutan kepada pemkab.


Advertisement

Koordinator Warga Wonorejo Lukito menerangkan, usai warga memeroleh sertifikat HGB beberapa bulan lalu masih terdapat hak-hak warga belum terpenuhi. Terdapat lima tuntutan yang dilayangkan kepada pemkab Blora.

‘’Kami datang untuk minta penjelasan hak warga yang belum terpenuhi, karena belum ada penjelasan beberapa poin yang kami tuntut,” jelasnya kemarin (25/9).

Sebanyak 150 warga dari Kelurahan Wonorejo, Tegalrejo, Jatirejo, Sarirejo, Kecamatan Cepu menuntut kejelasan slip pembayaran dari bank BPD Blora. Sebab, warga tidak menerima bukti pembayaran usai pembayaran SHGB.

Advertisement

Selain itu, juga minta perjanjian antara pemkab dan warga belum diterima. ‘’Sampai saat ini warga belum menerima surat perjanjian tersebut,” katanya. Lukito menambahakan, fasilitas umum (fasum) yang dijanjikan masih terjadi salah paham.

Sebab, pemkab hanya mengidentifikasi fasum berupa tempat ibadah dan makam. Sementara, fasum seperti yayasan sekolah tidak masuk dalam sertifikasi lahan. ‘’Fasum yang berupa bangunan sekolah dan yayasan tidak masuk kategori tersebut,” katanya.

Selain itu, sebagian masyarakat Kawasan Wonorejo, tepatnya di Jatirejo yang belum mendapatkan haknya. Warga masih dianggap membangun bangunan di atas lahan milik Singgih atau PT Griya Cemerlang Putra yang dahulu pernah tukar guling lahan.

Advertisement

‘’Tidak pernah ada sosialisasi atau pemberitahuan dari pihak terkait maupun dari pemerintah sehingga muncul dua kali somasi dari kuasa hukum PT Griya Cemerlang,” ungkapnya.

Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah  Blora Irgan Agustian Iswandaru mengatakan, di Kawasan Wonorejo semuanya sudah terbagi habis ke dalam 1.143 sertifikat HGB kepada warga.

‘’Jika ada warga Wonorejo menempati di luar tanah milik pemkab atau berada pada tanah di tiga sertifikat HGB atas nama Singgih, Waluyo, dkk itu penyelesaiannya melalui sidang perdata atau mediasi di pengadilan,” terangnya.

Sementara, soal surat perjanjian akan diberikan awal Oktober mendatang. Menurutnya, surat itu terlambat karena diprioritaskan untuk penyelesaian 1.143 sertifikat HGB. ‘’Terlambat, karena diprioritaskan penyelesaian sesuai instruksi Presiden,” katanya. (luk/bgs)

Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Pemkab Bojonegoro Borong Tiga Penghargaan Tingkat Jatim

Tiga penghargaan sekaligus berhasil dibawa pulang dalam ajang High Level Meeting (HLM) Tim Pengendaliann Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD)

Produksi Padi Tertinggi: DPRD Ingatkan Pemkab Bojonegoro Lebih Serius

Produksi Padi Tertinggi: DPRD Ingatkan Pemkab Bojonegoro Lebih Serius

PEMKAB jangan terlena dengan sejumlah pencapainnya beberapa waktu terakhir, terutama dalam posisi Bojonegoro menjadi produsen padi terbesar menurut badan pusat statistik (BPS) per November ini.

Desa Klino Tak Cairkan BKKD 2026

Desa Klino Tak Cairkan BKKD 2026

Pemerintah kabupaten (pemkab) mengalokasikan anggaran sekitar Rp 170 miliar pada program bantuan keuangan khusus desa (BKKD) di tahun ini. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer