Advertisement
Advertisement
Advertisement
Advertisement

Semua Lahan Desa Ngrawoh dan Nginggil Bisa Terdampak

M
Dokumentasi/RDR.BJN
Dokumentasi/RDR.BJN
BLORA, Radar Bojonegoro - Kepastian luas lahan warga terdampak rencana Bendung Gerak Karangnongko masih bisa berubah, sebab menunggu pematokan lahan. Hanya, diprediksi Desa Ngrawoh dan Nginggil Kecamatan Kradenan, dipastikan hilang. Sedangkan, tiga desa lainnya hanya terkena sebagian dusun.

Camat Kradenan Nunik Sulistiyo Herniyati mengatakan, lahan warga terdampak menunggu kepatian pematokan oleh pemerintah pusat. Sehingga, data lahan beserta warga terdampak masih bisa berubah. Namun, ia memastikan dua desa seperti Ngrawoh dan Nginggil akan hilang. ‘’Semua lahan di dua desa itu terkena, tiga desa lain hanya sebagian seperti dusun-nya saja," katanya kemarin (11/1).

Sebelumnya, data jumlah terdampak rencana Bendung Gerak Karangnongko sekitar 536 kepala keluarga (KK). Meliputi 161 KK di Desa Nginggil, 206 KK di Desa Ngrawoh. Serta 104 KK di Desa Nglebak. Desa Megeri 68 KK dan Desa Mendenrejo 22 KK.

Kepala Bidang Sumber Daya Air (SDA) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Blora Surat mengabarkan, pembebasan bendung gerak didanai penuh pemerintah pusat. Namun, pihaknya belum bisa memastikan nilai dikucurkan. ‘’Saat ini masih tahap proses perencanaan," jelasnya. (luk/rij)

Advertisement
Advertisement
Sudahkah Anda mengikuti channel whatsapp kami?
WhatsApp
Radar BojonegoroIkuti

Jadilah pembaca setia, gabung sekarang juga di channel kami!


Artikel Terkait

62 Titik KDKMP di Kabupaten Blora Masih Terkendala Lahan

62 Titik KDKMP di Kabupaten Blora Masih Terkendala Lahan

Pembangunan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) di Kabupaten Blora terus dikebut. Dari total 295 KDKMP yang telah berbadan hukum, sebanyak 233 titik telah rampung dibangun.

Petani Pilih Jadi Buruh hingga Merantau, Dua Tahun Sawah Diteror Tikus

Petani Pilih Jadi Buruh hingga Merantau, Dua Tahun Sawah Diteror Tikus

Dua tahun berturut-turut gagal memanen membuat sebagian petani di Kecamatan Todanan, Blora, mulai meninggalkan sawah dan menjadi buruh hingga merantau. Bukan karena tak ingin bertani, melainkan lelah terus merugi akibat serangan hama tikus

Proyek Pengadaan Lahan Rp 118 M, DPRD Sebut Banyak Faskes Bukan Aset Pemkab

Proyek Pengadaan Lahan Rp 118 M, DPRD Sebut Banyak Faskes Bukan Aset Pemkab

Kepala Bidang (Kabid) Aset Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Bojonegoro Andik Panca mengatakan, anggaran pengadaan lahan mengalami penambahan di P-APBD 2026. Namun, tak semua OPD menerima tambahan. Ada yang berkurang. 

Advertisement

Berita Terkini

Advertisement
Advertisement

Populer