Rabu, 08 Dec 2021
Radar Bojonegoro
Home / Tuban
icon featured
Tuban

Kenaikan UMK Kecil, Buruh ''Menggugat''

Minta Naker Jangan Hanya Pengantar Surat

25 November 2021, 12: 41: 57 WIB | editor : Mohammad Yusuf Purwanto

Kenaikan UMK Kecil, Buruh ''Menggugat''

PERJUANGKAN NASIB: Massa buruh dari tiga perserikatan menduduki halaman Mal Pelayanan Publik Tuban, Jalan Wahidin Sudiro Husodo kemarin (24/11). Insert, buruh menenteng poster sindiran kepada bupati. (YUSAB ALFA ZIQIN/RDR.TBN)

Share this      

TUBAN, Radar Tuban – Terpanggil untuk memperjuangkan kepentingan yang sama, sekitar 300 buruh yang tergabung dalam Federasi Serikat Pekerja Metal (FSPMI), Serikat Pekerja Nasional (SPN), dan Serikat Buruh Muslim Indonesia (Sarbumusi) bersatu. Kemarin (24/11), mereka ''menggugat' kenaikan upah minimum kabupaten (UMK) Tuban 2020 yang hanya Rp 6.990. Aspirasi tersebut disampaikan para buruh yang mengusung perangkat pengeras suara yang diangkut pikap ke Mal Pelayan Publik (MPP) Tuban, Jalan Wahidin Sudiro Husodo, kantor DPRD Tuban, dan pemkab setempat.  
Duraji, salah seorang orator aksi terang-terangan menyudutkan Dinas Penaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Tenaga Kerja (DPMPTSP Naker) Tuban yang kurang perhatian terhadap nasib buruh dan hanya bekerja sesuai perintah atasan.
Dia mengatakan, seharusnya institusi tersebut punya upaya khusus untuk memberi keadilan supaya kesejahteraan buruh tak terpuruk.
Duraji juga mengemukakan, upah layak sangat penting bagi buruh. Dan, upah layak jangan hanya berhenti pada slogan semata. ''DPMPTSP jangan hanya cuma pengantar surat semata,'' tandasnya.
Irhamsyah, orator lain menyampaikan, Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 36 Tahun 2021 mencederai hati buruh. Pasalnya, karena PP tersebut kenaikan UMK Tuban 2022 sangat kecil. Sebelumnya, dia bersama para buruh lainnya mendorong agar PP tersebut tidak digunakan. Namun, upaya tersebut tanpa hasil. ''PP baru tersebut nyatanya tetap digunakan. Dan, kenaikan UMK jadi sangat tidak layak,'' keluhnya. Irhamsyah juga terang-terangan mengungkapkan PP baru yang kini digunakan masih bermasalah karena proses judicial review.
Ketua Sarbumusi Tuban ini juga menuturkan, alangkah baiknya jika penentuan UMK Tuban menggunakan payung hukum yang lama, PP Nomor 78 Tahun 2015. Pertimbangannya, perundangan tersebut lebih manusiawi bagi kehidupan buruh.
Fakta penentuan UMK yang kurang transparan juga dibeberakan Irhamsyah. Menurutnya, dewan pengupahan kabupaten tidak adil dalam pengikutsertaan. ''Lebih banyak unsur lain seperti para pengusaha,'' ujarnya.
Kepala Seksi Kelembagaan Hubungan Industri DPMPTSP Naker Tuban Hymawan Zaldy juga naik ke panggung orasi. Di hadapan massa buruh, dia menyatakan menerima dan mencatat seluruh aspirasi para buruh. Aspirasi inilah yang akan dipelajari dan dievalusi bersama pihak-pihak terkait. ''Semoga dapat solusi yang terbaik,'' ujarnya.
Setelah meninggalkan MPP, massa buruh menuju gedung DPRD Tuban yang hanya berjarak sekitar 300 meter. Ketika demo di gedung wakil rakyat, ketegangan setempat terjadi. Pemicunya, pagar gedung ditutup rapat dan massa tertahan di luar.
Ketegangan mencair setelah Ketua DPRD Tuban Miyadi keluar dan naik panggung orasi. Mewakili seluruh jajaran DPRD,  dia menyatakan menerima tuntutan para buruh. ''Surat tuntutan sodorkan pada saya. Tangan saya siap menandatangani dan menyetempel,'' tegasnya.
Miyadi mengaku turut prihatin dengan nasib buruh. Dia menuturkan, DPRD sebagai kepanjangtanganan rakyat akan berupaya memberikan solusi bagi permasalahan rakyat. Menurut dia, problem UMK ini harus selesai. Harapannya, buruh sejahtera dan makmur.
Di bagian lain, Miyadi juga mengatakan, DPRD akan mempelajari, mengkaji, dan menyodorkan tuntutan tersebut kepada bupati Tuban.
''Secepatnya, kami adakan rapat kerja dengan Komisi II DPRD Tuban,'' tandasnya.
Sasaran terakhir massa buruh adalah gedung Kantor Pemkab Tuban, Jalan RA Kartini. Setelah berorasi di depan gerbang kantor eksekutif ini, perwakilan buruh diminta masuk untuk audiensi. Hasilnya, tidak memuaskan buruh.
Duraji, salah satu perwakilan buruh berharap bupati dan wakilnya yang menghadapi buruh atau minimal sekretaris daerah. ''Bukan kepala DPMPTSP naker,'' ujarnya.
Menurut dia, jabatan kepala dinas kurang berkapasitas. Pasalnya, otoritas berada di kepala daerah. Menanggapi hal tersebut, Kepala DPMPTSP Naker Tuban Endah Nurul Kumariyati mengatakan, pihaknya akan melakukan pembahasan dengan bupati terkait hal tersebut. Tuntutan dan perhitungan buruh terkait UMK Tuban 2022 diterima dan dipelajari. ''Waktu yang masih tersisa ini akan digunakan semaksimal mungkin,'' ujarnya.
Di bagian lain, Endah juga mengingatkan pencabutan rekomendasi di provinsi bisa berakibat tidak baik bagi Tuban. ''Jika telat mengajukan lagi, Tuban berpotensi tidak ikut serta dalam pengesahan upah minimun di provinsi,'' ujarnya. (sab)

Baca juga: Penuhi Harapan Presiden, Proyek Kilang Lampaui Target

Kenaikan UMK Kecil, Buruh ''Menggugat''

PERJUANGKAN NASIB: Massa buruh dari tiga perserikatan menduduki halaman Mal Pelayanan Publik Tuban, Jalan Wahidin Sudiro Husodo kemarin (24/11). Insert, buruh menenteng poster sindiran kepada bupati. (YUSAB ALFA ZIQIN/RDR.TBN)

(bj/*/ds/min/JPR)

 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia