Rabu, 08 Dec 2021
Radar Bojonegoro
Home / Lamongan
icon featured
Lamongan

Usulan UMK Naik 0,5 Persen

25 November 2021, 12: 27: 49 WIB | editor : Mohammad Yusuf Purwanto

Usulan UMK Naik 0,5 Persen

Ilustrasi (Istimewa)

Share this      

LAMONGAN, Radar  Lamongan – Dewan Pengupahan Lamongan menyerahkan usulan upah minimum kabupaten (UMK) setempat ke Pemprov Jatim Rp 2.501.977. Jumlah itu naik sekitar 0,5 persen atau Rp 13.252 dari UMK tahun ini.
Usulan UMK tersebut berdasarkan rekomendasi bupati Lamongan karena rapat pleno di internal dewan pengupahan setempat belum sepakat. Kabid Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Lamongan, Lailatul M, menjelaskan, proses pengusulan UMK tahun ini berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya.
‘’Tahun lalu dewan pengupahan secara bulat mengusulkan nominal dan sepakat. Tahun ini, prosesnya lama. Nggak bisa klik menghasilkan satu nominal,’’ ujarnya kepada Jawa Pos Radar Lamongan kemarin (24/11).
‘’Jadi kita terpaksa buat laporan ke Pak Bupati dengan melampirkan pertimbangan-pertimbangan dari unsur pemerintah, Apindo (Asosiasi Pengusaha Indonesia), dan serikat pekerja. Kita sepakat untuk UMK yang diusulkan ke gubernur berdasarkan rekomendasi bupati,’’ imbuhnya.
Dewan Pengupahan Lamongan menggelar rapat pleno 18 November. Pemerintah dan Apindo menyarankan usulan UMK sesuai aturan yang berlaku. Antara lain, UU Cipta Kerja, UU Nomor 11 Tahun 2020, dan turunannya PP Nomor 36 Tahun 2021.
‘’Di situ kita gunakan formulasi yang berpedoman pada angka inflasi dan PE (pertumbuhan ekonomi). Dari formulasi yang ada, setelah kita hitung ada kenaikan 0,5 persen atau Rp 13.252,’’ papar Laila, sapaan akrabnya.
Dia menambahkan, Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI) Lamongan meminta agar kenaikan UMK dibulatkan menjadi 1 persen atau Rp 26.504. Sedangkan Serikat Pekerja Perkayuan dan Kehutanan Indonesia (SP Kahutindo) Lamongan meminta agar usulan UMK mengacu pada batas atas upah di Kabupaten Lamongan, yakni Rp 2.889.405.
‘’Setelah dicoba satukan persepsi, tetap belum sepakat. Apindo sendiri sudah setuju jika naik 1 persen. Sampai lama nggak sepakat dan nggak ada titik temu. Tanggal 19 November, berita acara usulan-usulan dari berbagai unsur kita serahkan ke Pak Bupati dan sudah ditandatangi oleh dewan pengupahan,’’ jelasnya.
Laila menuturkan, bupati menyarankan agar usulan UMK dikembalikan sesuai UU yang berlaku untuk menjaga iklim investasi di Kota Soto ini. Bupati merekomendasikan kenaikan UMK 0,5 persen atau Rp 13.252 dengan nominal Rp 2.501.977.
‘’Tanggal 22 November hasil rekomendasi tersebut dibawa ke provinsi untuk selanjutnya diserahkan ke gubernur. Walaupun usulan tersebut masih ada pro dan kontra,’’ tuturnya.
Gubernur Jawa Timur akan mengesahkan besaran UMK setiap daerah akhir bulan ini (30/11). Laila berharap, kebijakan yang diterbitkan gubernur bisa diterima semua pihak.
‘’Jika tidak ada perubahan, 1 Januari 2022 UMK mulai berlaku,’’ kata Laila.

Baca juga: Sopir Ngantuk, Dump Truk Tabrak Truk

(bj/din/yan/min/JPR)

 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia