Rabu, 08 Dec 2021
Radar Bojonegoro
Home / Lamongan
icon featured
Lamongan

Lima Usulan Raperda di Lamongan Mulai Dibahas

25 November 2021, 14: 15: 17 WIB | editor : Mohammad Yusuf Purwanto

Lima Usulan Raperda di Lamongan Mulai Dibahas

BAHAS RAPERDA: Bupati Lamongan Yuhronur Efendi dan Ketua DPRD Abdul Ghofur dalam paripurna kemarin. (INDRA GUNAWAN/RDR.LMG)

Share this      

LAMONGAN, Radar Lamongan – Lima rancangan peraturan daerah (raperda) usulan eksekutif dan DPRD Lamongan dibahas dalam rapat paripurna pembahasan raperda tahap dua di Ruang Rapat Paripurna DPRD Lamongan kemarin (24/11).
Tiga raperda usulan eksekutif itu terdiri atas pencabutan atas Perda Nomor 18 Tahun 2007 tentang lembaga kemasyarakatan di kelurahan, retribusi pelayanan tera ulang, dan retribusi persetujuan bangunan gedung.
Sedangkan dua raperda yang menjadi inisiatif DPRD adalah raperda tentang penyelenggaraan pemakaman, serta raperda penyelenggaraan kesejahteraan lanjut usia.
Bupati Lamongan, Yuhronur Efendi, menjelaskan, Perda Nomor 18 Tahun 2017 merupakan pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang kelurahan yang saat ini dicabut.
Dengan dicabutnya peraturan tersebut serta tindak lanjut Permendagri Nomor 18 Tahun 2018, pemkab menetapkan Perbup Lamongan Nomor 2020 tentang lembaga kemasyarakatan kelurahan.
‘’Sehingga perlu penetapan Perda tentang pencabutan Perda Nomor 18 Tahun 2007,’’ ucap bupati yang akrab disapa Pak Yes itu.
Terkait tera ulang, bupati mengatakan, struktur tarif, obyek, cara mengukur tingkat penggunaan jasa, dan tata cara pemungutan telah diatur dalam Perda Nomor 8 Tahun 2012.
‘’Kami merasa perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan penyelenggaraan pemerintah,’’ katanya.
Menurut dia, perlu ada payung hukum dalam persetujuan bangunan gedung. Sebab, penyelenggaraan pembangunan ditargetkan mampu mendorong perbaikan ekosistem investasi dan transformasi ekonomi nasional. Dia berharap raperda retribusi persetujuan bangunan gedung bisa segera disahkan oleh DPRD.
‘’Jika sudah disahkan menjadi perda, maka selanjutnya akan dijadikan landasan operasional dalam penyelenggaraan pemerintah daerah,’’ imbuhnya.
Anggota Badan Pembentukan Peraturan Daerah (Bapemperda) DPRD Lamongan, Aslichah, menjelaskan, semakin banyaknya lahan yang beralih fungsi menjadi pemukiman dan perumahan, dikhawatirkan berdampak terhadap penggunaan lahan untuk pemakaman.
‘’Sehingga itu menjadi perhatian kami agar ditetapkan perda tentang penyelenggaraan pemakaman, sehingga tidak menimbulkan banyak dinamika,’’ ucap Aslichah.
Selain itu, lanjut dia, peran pemda, keluarga, masyarakat, dan dunia usaha sangat diperlukan untuk pemenuhan hak dasar lansia. Hal itu dapat terwujud dengan komitmen dari semua stakeholder.
‘’Atas dasar tersebut, maka dianggap perlu untuk ditetapkannya perda tentang kesejahteraan lansia,’’ terang Aslichah.

Baca juga: Petani Tebu Untung

(bj/ind/yan/min/JPR)

 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia