Rabu, 08 Dec 2021
Radar Bojonegoro
Home / Bojonegoro
icon featured
Bojonegoro

Fokus Lunasi Utang PT Griya Dharma Kusuma

25 November 2021, 12: 00: 47 WIB | editor : Mohammad Yusuf Purwanto

Fokus Lunasi Utang PT Griya Dharma Kusuma

MASIH TUTUP: Hotel GDK terlihat masih belum beroperasi. Sejak Januari hotel milik pemkab itu tutup sementara. (M. NURCHOLISH/RDR.BJN)

Share this      

BOJONEGORO, Radar Bojonegoro - Hampir setahun Hotel Griya Dharma Kusuma (GDK) tidak beroperasi. Pemkab masih belum berencana mengaktifkan kembali manajemennya dalam waktu dekat. Sebaliknya, masih fokus menyelesaikan masalah piutang di badan usaha milik daerah (BUMD) perhotelan itu lebih dulu.
Sekretaris Daerah (Sekda) Bojonegoro Nurul Azizah mengatakan, masih belum melakukan rekrutmen manajemen PT GDK. Permasalahan di masih belum usai sehingga akan membuat lowongan direktur PT GDK tidak akan diminati.
Perempuan juga menjabat ketua tim anggaran pemerintah daerah (TAPD) itu melanjutkan, pada kepemimpinan direktur yang dulu, PT GDK menyisakan tunggakan utang cukup besar. Hingga kini utang-utang itu masih belum terbayar. ‘’Ada beberapa barang yang terjual,’’ ungkapnya saat rapat anggaran dengan DPRD kemarin (24/11).
Saat ini, lanjut dia, fokus pemkab menyelesaikan utang piutang di PT GDK. Setelah itu selesai, segera dilakukan rekrutmen pengisian jabatan direktur dan disusul pengaktifan kembali hotel GDK.
Saat ini sebagian bangunan Hotel GDK disewa oleh PT Asri Dharma Sejahtera (ADS) untuk dijadikan kantor. PT ADS hanya menyewa yang bagian timur. Sedangkan bagian utama Hotel GDK masih belum terpakai.
Anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lasuri mengatakan, disewakannya Hotel GDK sebenarnya menyalahi aturan. Sebab, peraturan daerah mengatur PT GDK menyebutkan BUMD itu bergerak sektor perhotelan, bukan persewaan kantor. ‘’Namun, kami maklumlah dengan kondisi PT GDK yang seperti itu,’’ ujarnya.
Menurut Lasuri, pemkab tetap harus menghidupkan lagi PT GDK sesuai tujuan awalnya, yakni sektor perhotelan. Sehingga, tidak melenceng dari bisnis awal diatur dalam regulasi. ‘’Saat ini memang disewa. Tapi tidak berjalan secara bisnis karena tidak ada manajemen,’’ jelasnya.

Baca juga: Penanganan Menyebar di 25 Desa

(bj/zim/rij/min/JPR)

 
 

Subscribe

E-Paper
Follow us and never miss the news
Facebook Twitter Instagram YouTube
©2021 PT. JawaPos Group Multimedia