BOJONEGORO, Radar Bojonegoro – Polemik pelaksanaan debat perdana pemilihan kepala daerah (pilkda) belum usai. Hingga kamis (24/10) komisi pemilihan umum kabupaten (KPUK) belum beri keputusan resmi tentang format hingga jadwal debat yang dianggap belum terlaksana.
Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bojonegoro menilai masalah muncul akibat minimnya literasi penyelenggara pilkada dan pasangan calon (paslon). ‘’Nunggu rilis resmi KPUK ya,” kata Koordinator Divisi (Koordiv) Teknis Penyelenggaraan KPUK Bojonegoro Ariel Sharon kemarin.
Baca Juga: Rektor Institut Attanwir: Format Debat Pilkada Bojonegoro Sudah Tepat
Ketika ditanya lebih lanjut kapan rilis dimaksud dan bagaimana keputusan KPUK, mantan aktivis Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) itu tetap meminta menunggu rilis.
Sementara itu, AJI Bojonegoro menilai komunikasi dan literasi KPUK Bojonegoro serta Paslon Pilkada Bojonegoro 2024 perlu ditingkatkan,
Ketua Bidang Advokasi AJI Bojonegoro Ahmad Atho’illah mengatakan, masalah debat perdana yang terjadi sebenarnya persoalam simple alias sederhana.
Berubah menjadi polemik karena kisruh, karena menurutnya, baik penyelenggara pilkada maupun paslon masih minim literasi.
Dia melanjutkan, jika sudah memahami peraturan dan mencapai kesepakatan seharusnya tidak terjadi hal demikian. ‘’Kalau ada katanya setting-an atau apa itu di luar ranah kita ya. Tapi, menurutku ini cukup memalukan,” ujar pria akrab disapa Athok itu.
Dia melanjutkan, terkait jadwal merupakan ranah teknis di bawah wewenang KPUK. Namun, jika masalah masih berlarut dan belum menemui jalan keluar peran badan pengawas pemilihan umum kabupaten (bawaslukab) dibutuhkan. Dia menegaskan, bawaslukab harus beri rekomendasi.
‘’Karena debat juga terkait anggaran seharusnya debat selanjutnya harus benar-benar layak. Masing-masing paslon menunjukkan kelayakan mereka. Debat bukan hanya formalitas tapi juga edukasi kepada masyarakat,” tandasnya. (yna/msu)
Editor : Yuan Edo Ramadhana