RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Belanja pegawai dan operasional satuan TNI baru, yakni Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) 885 dan Brigade Infanteri (Brigif) TP 33 dijatah Rp 426 miliar tahun ini. Penyaluran dilakukan melalui kantor pelayanan perbendaharaan negara (KPPN) setempat.
Kepala KPPN Bojonegoro Teguh Ratno Sukarno mengatakan, realisasi anggaran kementerian pertahanan (kemenhan) hingga Agustus lalu telah mencapai sekitar Rp 216 miliar.
"Anggaran itu (Rp 426 miliar, red) hanya untuk belanja pegawai dan operasional. Sedangkan untuk pembangunan gedung, dibayar langsung dari Jakarta," kata Teguh, Selasa (8/9).
Dengan realisasi Rp 216 miliar tersebut, lanjut dia, penyerapan anggaran kemenhan yang disalurkan melalui KPPN telah mencapai sekitar 50 persen dari total pagu Rp 426 miliar. Anggaran lebih tinggi dibandingkan anggaran Polri yang disalurkan.
Berdasarkan data KPPN Bojonegoro, Polri memperoleh alokasi anggaran sebesar Rp 274 miliar pada 2026 untuk membiayai kebutuhan di wilayah Bojonegoro dan Lamongan. Sementara, hingga Agustus lalu, realisasi anggaran Polri telah mencapai Rp 188 miliar, atau sekitar 69 persen dari total pagu.
"Anggaran untuk Kepolisian RI sudah terealisasi Rp 188 miliar untuk dua kabupaten, atau terserap 69 persen dari pagu," ujar Teguh.
Namun, tambah dia, anggaran tersebut tidak dapat dibandingkan secara langsung dengan seluruh anggaran pertahanan dan keamanan di Bojonegoro karena alokasi untuk komando distrik militer (kodim) tidak disalurkan melalui KPPN setempat.
Selain kemenhan dan Polri, KPPN juga menyalurkan anggaran untuk membiayai belanja pegawai dan operasional sejumlah kementerian serta lembaga negara vertikal di Bojonegoro dan Lamongan yang merupakan wilayah kerjanya. Di antaranya kementerian agama (kemenag), Mahkamah Agung (MA), badan pusat statistik (BPS), badan pertanahan nasional (BPN), serta sejumlah kementerian dan lembaga negara lainnya. (yna/msu)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah