RADARBOJONEGORO.JAWAPOS.COM – Dugaan keracunan massal dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG) menjadi sorotan Komisi IX DPR RI. Badan Gizi Nasional (BGN) didorong membenahi tata kelola program, terutama dalam penggunaan data sebagai dasar kebijakan.
Keracunan MBG juga terjadi di Blora dua bulan lalu. Sebanyak 19 siswa SD Negeri Sendangrejo, Kecamatan Ngawen keracunan MBG, Senin (20/7). Kasus makin jadi perhatian publik usai mencuat kasus ratusan santri di Sidoarjo keracunan MBG.
Anggota Komisi IX DPR RI Edy Wuryanto mengatakan, kebijakan MBG harus disusun berdasarkan data dan persoalan nyata di lapangan. Jangan sampai kebijakan ditetapkan lebih dulu, sementara data baru dicari kemudian.
‘’Data harus dikaji, persoalan diproses dengan baik, baru kebijakan dibuat,” ujarnya.
Dia menilai, sasaran MBG juga perlu disesuaikan dengan persoalan gizi. Data malnutrisi, kekurangan gizi, dan stunting harus menjadi dasar menentukan penerima manfaat maupun lokasi satuan pelayanan pemenuhan gizi (SPPG).
Baca Juga: BPOM Ambil Alih Uji Lab MBG, Penyebab Keracunan 19 Siswa di Ngawen Blora Masih Misterius
‘’Penerima manfaat harus fokus pada persoalan malnutrisi dan stunting. Datanya harus jelas, baru SPPG didirikan,” katanya.
Terkait dugaan keracunan, Edy meminta BGN memperkuat sistem pencegahan. Faktor yang berpotensi menimbulkan keracunan harus dipetakan, kemudian dituangkan dalam regulasi dan disosialisasikan kepada pelaksana.
‘’Variabel keracunan harus dikaji dengan baik, dibuat regulasinya, baru disosialisasikan,” tegasnya.
Edy berharap, kepemimpinan baru BGN menjadi momentum pembenahan. Dia mendorong perubahan tersebut dilakukan dalam 100 hari pertama, sehingga program MBG lebih tepat sasaran dan aman.
‘’Data dan masalahnya harus dikaji dengan baik. Itu yang kami harapkan dalam 100 hari pertama kepemimpinan BGN,” pungkasnya. (ozi/ind)
Editor : Farhan Reza Ardiansyah